Ringkasan Berita:

• Praktisi Jawel Husin meminta Presiden Prabowo memperbaiki tata kelola MBG dan melindungi mitra.
• Menurutnya, mitra telah berinvestasi besar sehingga membutuhkan kepastian hukum dan perlindungan negara.
• Ia juga mendorong transparansi, pengawasan kuat, serta komunikasi intensif pasca kasus korupsi BGN.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA- Presiden Prabowo Subianto diminta memperbaiki tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG) serta memberikan perlindungan kepada para mitra yang telah berinvestasi.

Permintaan tersebut disampaikan Praktisi kuliner sekaligus pengajar Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) Universitas Pertahanan, Jawel Husin menyusul kasus dugaan korupsi yang menyeret kepala dan wakil kepala Badan Gizi Nasional (BGN).

"Korupsi harus diberantas tanpa kompromi. Tetapi negara juga harus hadir melindungi mereka yang telah bekerja dengan jujur dan mematuhi aturan," ujar Jawel Husin dalam keterangannya, Senin (15/6/2026).

Jawel menilai, ribuan mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), yayasan, UMKM, investor, dan penyedia jasa saat ini berada dalam posisi yang rentan. Para pelaku telah mengeluarkan investasi dalam jumlah besar untuk membangun dapur, membeli peralatan, merekrut tenaga kerja, hingga menyiapkan rantai pasok bahan pangan sesuai standar yang ditetapkan pemerintah.

"Ada yang menggunakan tabungan keluarga, menjual aset, bahkan mengajukan pinjaman ke bank karena percaya pada visi besar negara melalui Program MBG. Mereka tidak boleh menjadi korban dari kesalahan yang dilakukan segelintir orang," kata Jawel.

Karena itu, ia meminta Presiden Prabowo mengambil langkah cepat memulihkan kepercayaan terhadap program tersebut. Salah satunya dengan memberikan kepastian hukum dan perlindungan kepada para mitra yang telah menjalankan kewajibannya secara benar.

Jawel mendorong pemerintah melakukan pembenahan menyeluruh terhadap tata kelola BGN. Menurut dia, transparansi, akuntabilitas, dan sistem pengawasan yang kuat menjadi syarat utama agar program sebesar MBG dapat berjalan berkelanjutan.

"Kepercayaan publik hanya bisa dibangun melalui tata kelola yang profesional, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan," kata pria yang dikenal sebagai the singing chef itu.

Menurut Jawel, MBG merupakan salah satu program strategis nasional yang tidak hanya bertujuan menyediakan makanan bergizi bagi anak-anak Indonesia, tetapi juga menjadi investasi jangka panjang untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia.

"Program Makan Bergizi Gratis adalah investasi bangsa untuk masa depan. Program ini bukan sekadar menyediakan makanan, tetapi juga membangun generasi yang lebih sehat, lebih cerdas, dan lebih siap menghadapi tantangan Indonesia Emas 2045," pungkas Jawel.

Buka Ruang Komunikasi

Lebih jauh, Jawel mengusulkan agar pemerintah membuka ruang komunikasi yang lebih intensif dengan para mitra dan operator SPPG di lapangan. Selama ini, kata dia, banyak persoalan muncul akibat minimnya komunikasi dan belum tersampaikannya informasi secara utuh kepada para pelaksana program.

"Mereka yang berada di garis depan pelaksanaan program harus didengar. Pengalaman dan masukan dari lapangan adalah bagian penting untuk menyempurnakan kebijakan," ujarnya.

Jawel menegaskan, Program Makan Bergizi Gratis terlalu penting untuk gagal. Selain menyangkut masa depan jutaan anak Indonesia, program itu juga telah menciptakan ekosistem ekonomi baru yang melibatkan pelaku usaha lokal, UMKM, petani, peternak, hingga ribuan tenaga kerja di berbagai daerah.

Baca juga: Purbaya Akan Temui Bos BGN Pekan Ini, Bahas Pemangkasan Anggaran MBG?

"Jutaan anak menggantungkan harapan pada program ini. Ribuan pelaku usaha dan tenaga kerja juga menggantungkan masa depan mereka pada keberlanjutannya. Jangan biarkan harapan itu runtuh hanya karena ulah segelintir pihak yang menyalahgunakan amanah," tulisnya.

Jawel menyatakan keyakinannya bahwa Presiden Prabowo memiliki komitmen kuat menjaga Program MBG tetap berada di jalur yang benar. Ia berharap momentum penanganan kasus korupsi di BGN dapat menjadi titik balik untuk memperkuat tata kelola program sekaligus memulihkan kepercayaan masyarakat.