"Kafe kita minta tutup. Dulu ada kafe namanya 'Cafe BGN', kagak boleh itu. Nanti jadi tempat nggak benar," katanya dikutip dari YouTube Total Politik, Minggu (14/6/2026).

Selain itu, aturan tersebut turut dipertegas di mana pimpinan hingga staf dilarang bertemu secara tatap muka dengan mitra MBG.

Dia mengatakan, ketika ada mitra MBG yang ingin berkomunikasi dengan pihak BGN, maka hanya bisa melalui layanan customer service (CS).

Nanik mengungkapkan setiap komunikasi dengan mitra, maka harus dilaporkan ke pimpinan BGN.

"Kita buat aturan, semua pimpinan termasuk kami di tingkat manapun sampai staf, nggak boleh menemui mitra. Bertemu harus melalui customer service, apapun persoalannya, sampaikan kepada kami," jelasnya.

5 Tersangka

Terkini, Kejaksaan Agung telah menetapakan dua tersangka baru sehingga total jumlah tersangka adalah lima orang.

Kedua tersangka terbaru adalah Asep Yusuf Somantri  (AYS) selaku pihak swasta dan Andri Mulyono selaku Komisaris PT Yasa Artha Trimanunggal (Vendor Motor Listrik).

Program MBG merupakan salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto yang dijanjikan sejak masa kampanye Pilpres 2024. Pemerintah semula menyiapkan anggaran sekitar Rp 335 triliun untuk menyediakan makanan bergizi gratis bagi sekitar 83 juta anak dan ibu hamil di seluruh Indonesia.

Namun, seiring tekanan terhadap kondisi fiskal, alokasi anggaran tersebut dipangkas menjadi Rp 268 triliun. Sejak mulai dijalankan pada Januari 2025, implementasi MBG terus menuai sorotan. 

Selain memunculkan kekhawatiran terhadap potensi pelebaran defisit anggaran negara, program ini juga dibayangi berbagai persoalan tata kelola, mulai dari dugaan korupsi hingga kasus keracunan makanan.

Penangkapan mantan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) terkait dugaan korupsi menjadi pukulan terbaru bagi program tersebut. Di sisi lain, sejumlah insiden keracunan makanan juga memunculkan pertanyaan mengenai efektivitas pengawasan kualitas dan keamanan pangan di lapangan.

Berdasarkan data Network for Education Watch, sedikitnya 33.000 anak dilaporkan terdampak kasus keracunan makanan yang berkaitan dengan program MBG hingga April 2026.

Di tengah berbagai persoalan tersebut, pemerintah kini menggeser fokus pelaksanaan program dari ekspansi cepat menuju penguatan kualitas layanan, peningkatan standar dapur, dan pengawasan keamanan pangan.