Ringkasan Berita:

• Pemerintah menghentikan sementara program Makan Bergizi Gratis (MBG) selama libur sekolah untuk mengevaluasi sistem dan mengalihkan fokus sasaran ke ibu hamil/menyusui serta daerah 3T.
• Penunjukan Agustina Arumsari di Badan Gizi Nasional ditargetkan membenahi tata kelola dan menghemat anggaran hingga Rp12 triliun per tahun.
• PKB menginstruksikan kader untuk berdialog dengan mahasiswa guna merespons kritik dan aspirasi.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Gelombang demonstrasi mahasiswa yang menuntut penghentian Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) mendapat perhatian dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). 

Partai pendukung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto itu menilai munculnya tuntutan tersebut menjadi sinyal bahwa substansi program prioritas pemerintah belum tersosialisasi dengan baik kepada kalangan mahasiswa.

Wakil Ketua Umum PKB Faisol Riza mengatakan kritik yang disampaikan mahasiswa harus dibaca sebagai pesan penting bagi pemerintah untuk memperbaiki komunikasi publik terkait berbagai program strategis nasional.

Menurut Faisol, selama hampir satu setengah tahun pemerintahan berjalan, pesan mengenai pentingnya program ketahanan pangan, pembangunan generasi unggul, serta penguatan ekonomi rakyat belum diterima secara merata oleh kelompok mahasiswa.

"PKB melihat kritik terhadap MBG dan KDMP sebagai pesan kepada pemerintah bahwa selama hampir 1,5 tahun ini program ketahanan pangan, pembangunan generasi unggul dan penguatan perekonomian rakyat belum tersampaikan secara merata kepada kalangan mahasiswa," kata Faisol kepada wartawan, Rabu (17/6/2026).

Wakil Menteri Perindustrian itu menjelaskan, Presiden Prabowo Subianto sejak awal menempatkan ketahanan pangan sebagai prioritas utama dalam menghadapi dinamika geopolitik global.

Karena itu, program MBG dinilai bukan sekadar bantuan makanan, tetapi bagian dari upaya pemerintah mencetak generasi unggul di masa depan.

Ia menilai mahasiswa sebagai kelompok intelektual memiliki posisi strategis untuk memahami substansi kebijakan pemerintah sekaligus mengawalnya agar berjalan sesuai tujuan.

"Mahasiswa merupakan kelompok intelektual yang memiliki peran krusial dalam mengawal jalannya demokrasi. PKB percaya bahwa kita semua termasuk teman-teman mahasiswa dapat memahami substansi program pemerintah ini adalah kebutuhan kita bersama saat ini," ujarnya.

Meski demikian, PKB mengakui masih terdapat berbagai persoalan dalam implementasi program-program pemerintah, termasuk dugaan penyimpangan dan pelanggaran hukum yang sempat mencuat dalam pelaksanaan MBG.

Faisol menegaskan pemerintah tidak menutup mata terhadap berbagai persoalan tersebut. Ia mencontohkan langkah hukum yang telah dilakukan terhadap pimpinan Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai bukti bahwa pengawasan tetap berjalan.

"Dari sisi tata kelola dan teknokrasinya tentu membutuhkan banyak sekali pembenahan dan penyempurnaan. Ditahannya pimpinan Badan Gizi Nasional beberapa waktu lalu membuktikan pemerintah tidak menutup mata atas pelanggaran hukum," katanya.

Sebagai tindak lanjut, DPP PKB menginstruksikan seluruh pengurus cabang di daerah untuk membuka ruang dialog dengan mahasiswa di kampus-kampus.

Langkah tersebut dilakukan agar terjadi komunikasi dua arah mengenai program prioritas pemerintah sekaligus menampung berbagai kritik dan masukan dari kalangan mahasiswa.

"Sebagai bagian dari koalisi pemerintahan, PKB wajib menjelaskan secara substansial program-program prioritas Presiden Prabowo," tegas Faisol.