Menurutnya, forum diskusi yang terbuka penting untuk membangun kesamaan pandangan mengenai tantangan yang dihadapi Indonesia, baik dari faktor global maupun persoalan di dalam negeri.

PKB juga mendorong agar mahasiswa, khususnya generasi Z, turut memberikan gagasan konstruktif guna menyempurnakan pelaksanaan berbagai program pemerintah.

"Laksanakan diskusi secara terbuka untuk mendengar saran-saran perbaikan dan penyempurnaan berbagai program prioritas tersebut. Kami yakin Gen Z yang sekarang banyak menjadi mahasiswa memiliki pandangan-pandangan konstruktif yang bisa membantu pemerintah," ucapnya.

Faisol menegaskan perbedaan pandangan dalam demokrasi harus tetap dijaga. Namun di saat yang sama, seluruh elemen bangsa perlu memperkuat persatuan untuk menghadapi berbagai tantangan yang akan terus muncul di masa mendatang.

"Perbedaan-perbedaan pandangan harus terus dijaga. Tapi kita juga perlu memperkuat persatuan nasional dalam mengatasi berbagai masalah yang akan terus datang," pungkasnya.

Terpisah, Pemerintah merespons tuntutan demonstrasi mahasiswa yang meminta agar program Makanan Bergizi Gratis (MBG) untuk dihentikan. 

Terkait hal ini, pemerintah telah memutuskan bahwa operasional MBG berhenti sementara untuk menjalani pemeriksaan dan perbaikan sistem secara menyeluruh.

Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom RI), Muhammad Qodari, menyampaikan langka ini diambil juga sekaligus memanfaatkan momentum jeda kalender akademik.

"Jadi selama libur sekolah, MBG dihentikan untuk bisa dilakukan evaluasi secara total," ujar Qodari di Kantor Bakom RI, Jakarta Pusat, pada Rabu (17/6/2026).

Evaluasi tersebut akan menyasar sejumlah aspek teknis yang krusial di lapangan. Termasuk di antaranya adalah peninjauan ulang tata cara pemberian dana dan operasional Satuan Pelayanan Pendidikan dan Gizi (SPPG).

"Jadi ada evaluasi terhadap mekanisme penghitungan insentif, kemudian ada evaluasi terhadap jumlah SPPG, ditambah lagi yang sudah dibicarakan juga dalam rapat tersebut adalah bagaimana bisa mengoptimalkan penerima manfaat dari kelompok 3B," tegasnya.

Pemerintah juga berencana menggeser fokus pembangunan fasilitas gizi ke wilayah yang lebih membutuhkan perhatian khusus. Prioritas akan diberikan kepada sasaran di luar anak usia sekolah dasar.

"Ibu menyusui ya, ibu hamil dan balita. Juga fokus ke depan kepada pembangunan SPPG di daerah 3T atau daerah terpencil. Sehingga kelompok-kelompok yang paling rentan ini bisa mendapatkan manfaat secara maksimal," tambah Qodari.

Dalam proses evaluasi keuangan, Badan Gizi Nasional (BGN) kini diperkuat oleh eks Wakil Ketua BPKP, Agustina Arumsari, yang menjabat sebagai Wakil Kepala BGN. 

Menurut Qodari, kehadiran Agustina ditujukan untuk menyisir celah pemborosan, di mana pemerintah telah menemukan potensi penghematan anggaran secara masif.