Apalagi, lanjut Fernando, aksi yang kian berlanjut menunjukkan bagaimana harapan masyarakat terhadap pemerintah belum sepenuhnya terpenuhi.

"Karena kalau kita lihat, respons atau aspirasi gelombang masyarakat dan terus bertambah, tentu ini harus menjadi warning bagi pemerintahan ini, bagaimana pelaksanaan pemerintahan saat ini tidak sesuai dengan harapan masyarakat," ungkapnya. 

Sehingga, kata Fernando, harus ada perbaikan dan evaluasi yang lebih baik. 

Pemerintah Jawab Tuntutan Mahasiswa 

Dalam kesempatan berbeda, pihak Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom), Muhammad Qodari, sebelumnya sudah menanggapi tuntutan mahasiswa yang disuarakan dalam aksi demonstrasi di Bundaran HI, Jakarta Pusat, beberapa hari lalu.

Qodari menyebut, Presiden Prabowo Subianto kini justru tengah memimpin reformasi jilid dua.

Karena menurut Qodari, kebijakan yang dilakukan Prabowo merupakan bagian dari pembenahan struktur ekonomi dan tata kelola negara, yang selama ini dinilai hanya menguntungkan elite tertentu.

"Pak Prabowo itu adalah pemimpin reformasi jilid dua, karena yang dilakukan oleh Pak Prabowo sekarang, beliau sedang melakukan reformasi terhadap struktur ekonomi Indonesia."

"Struktur yang selama ini menguntungkan elite saja, struktur yang selama ini memungkinkan elite-elite tertentu itu untuk membawa lari uang negara. Itu dikoreksi oleh Pak Prabowo," kata Qodari dalam keterangannya, Sabtu (13/6/2026).

Lantas, Qodari menilai, kritik yang disampaikan mahasiswa dari berbagai kampus di Jakarta itu sejatinya telah dijawab oleh pemerintah melalui kebijakan yang tengah dijalankan.

Pertama, soal pemborosan APBN.

Qodari menegaskan bahwa sejak awal pemerintahan, Prabowo telah melakukan efisiensi anggaran belanja negara.

"Mengenai tuntutan pertama, misalnya terkait pemborosan APBN, yang dilakukan oleh Pak Prabowo justru selama ini adalah menghentikan pemborosan di berbagai sektor," jelas Qodari.

Bahkan Qodari mengatakan, efisiensi yang dilakukan Prabowo ini berhasil menghemat anggaran negara hingga Rp 300 triliun.

Kemudian, soal tata kelola aset dan kekayaan negara, Prabowo  membentuk Danantara.

Kedua, kenaikan harga BBM Non Subsidi.