Laporan Wartawan Tribunnews.com, Namira Yunia Lestanti

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Di tengah ekonomi yang makin hancur, Dana Moneter Internasional (IMF) mulai desak presiden El Salvador, Nayib Bukule untuk menghentikan penggunaan bitcoin sebagai alat pembayaran yang sah di negaranya.

Desakan tersebut dikeluarkan IMF setelah pihaknya melakukan diskusi bilateral dengan pemerintahan El Salvador pada, Selasa (25/1/2022) terkait pengajuan pinjaman dana yang dilakukan negara El Salvador sebesar 1,3 miliar dolar AS.

Baca juga: Ekonomi El Salvador Terlihat Lesu Usai Sahkan Bitcoin Jadi Alat Pembayaran

Melansir laman CoinDesk, desakan tersebut dilayangkan direktur IMF karena penggunaan Bitcoin sebagai mata uang sah di negara El Salvador berpotensi besar menyebabkan terganggunya stabilitas dan integritas keuangan, dan mengancam perlindungan konsumen.

Namun sepertinya presiden El Salvador, Nayib Bukule tak menghiraukan desakan tersebut, melalui akun Twitter miliknya, ia mengumumkan pemerintahanya telah membeli Bitcoin tambahan senilai 15 juta dolar AS atau sekitar Rp 214,9 miliar.

Bukule menyebut pembelian koin digital tersebut ia lakukan lantaran harga pasaran Bitcoin saat ini sedang murah, turun hampir 50 persen jika dibanding November tahun lalu.

Bahkan Bukule juga mulai meluncurkan dompet virtual nasional bernama Chivo yang diklaim menawarkan transaksi tanpa biaya serta memungkinkan pembayaran lintas batas cepat. Dompet Chivo ini dikhususkan bagi 70 persen warga El Salvador yang belum pernah menjadi bagian dari sistem perbankan.

Baca juga: Pemain Baru Tak Perlu Panik, Begini Cara Hadapi Fluktuatif Pada Pasar Bitcoin dkk

Setelah peluncuran dompet digital, permasalahan lainnya pun muncul. Diketahui, sebagian masyarakat El Salvador melaporkan kasus pencurian identitas. Para hacker tersebut mengincar nomor ID nasional penduduk El Salvador untuk membuka Dompet Chivo.

Nantinya dompet tersebut digunakan untuk mengklaim Bitcoin gratis dari pemerintah senilai 30 dolar AS, sebagai insentif untuk membuka dompet digital.

IMF memperkirakan utang publik milik pemerintahan Nayib Bukule akan meningkat menjadi 96 persen dari PDB pada 2021.

Hal ini yang kemudian membuat IMF mengungkapkan keprihatinannya kepada El Salvador dengan mendesak negara tersebut untuk mempersempit ruang lingkup undang-undang Bitcoin serta menghapus status tender legal Bitcoin. Sehingga negara bisa mengurangi potensi risiko penerbitan obligasi.