Diduga Terlibat Kasus Penggelapan Pajak, Otoritas Pajak Inggris Sita Tiga Token Digital
Ditjen Pajak Inggris menyita tiga token digital berbentuk Non-Fungible Token (NFT) yang diduga disalahgunakan untuk aktivitas kriminal
Penulis: Namira Yunia Lestanti
Editor: Sanusi
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Namira Yunia Lestanti
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ditjen Pajak Inggris atau HM Revenue and Customs (HMRC), menyita tiga token digital berbentuk Non-Fungible Token (NFT) yang diduga disalahgunakan untuk aktivitas kriminal penggelapan pajak, Senin (15/2/2022)..
Penyitaan ini menjadi aksi pertama yang dilakukan lembaga Otoritas pajak Inggris, setelah berhasil melakukan penyelidikan terhadap tiga token NFT tersebut.
Baca juga: Cetak Harga Fantastis, Ini Dia Produk NFT Cryptopunk yang Dibanderol 23,7 Juta Dolar AS
Menurut hasil penyelidikan, diketahui ketiga token tersebut digunakan sebagai tempat penampungan dana dari aksi tindak kriminal. Senilai 1,4 juta poundsterling.
Tak hanya itu saja, Otoritas pajak Inggris juga turut menyita 5.000 poundsterling aset kripto. Bahkan, sebanyak 250 perusahaan palsu disinyalir turut ikut terlibat dalam mensukseskan aktifitas
Menanggapi hal tersebut, Nick Sharp, wakil direktur kejahatan ekonomi HMRC, mengatakan kepada BBC “penyitaan NFT ini menjadi peringatan bagi siapa saja yang mengira bahwa mereka dapat menggunakan aset kripto untuk menyembunyikan uang dari pajak”.
Baca juga: Habiskan 14.000 Dolar AS, Rapper Tyga Pamerkan NFT Innocent Cats di Akun Instagram
Pemerintah Inggris menyakini, meningkatnya popularitas token digital terutama NFT dalam kehidupan masyarakatnya. Ternyata makin membuat maraknya kasus tindak kriminal seperti pencucian uang untuk mengindari pengenaan pajak.
Dengan memanfaatkan jaringan blockchain, menjadikan NFT dianggap sebagai tempat investasi paling aman.
Hal ini lantaran identitas para investor seperti alamat, telepon seluler prabayar, serta akun Virtual Private Networks (VPN) bisa disembunyikan. Inilah yang kemudian dimanfaatkan pelaku untuk dapat memalsukan akun hingga identitas mereka.
Mengantisipasi makin bertambahnya aksi serupa, Nick Sharp menambahkan saat ini pemerintah dan Otoritas Pajak Inggris terus mengikuti perkembangan teknologi baru yang kerap digunakan para penjahat untuk menyembunyikan aset mereka agar terhindar dari pajak.
