TRIBUNNEWS.COM -- Media sosial TikTok, disebut-sebut ingin membuka layanan e-commerce di Indonesia.

Pemerintah pun memberikan tanggapan menganai hal tersebut. TikTok harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan.

Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi menyebut, jika TikTok akan membuka layanan dagangnya, maka mesti mengurus izin perusahaan entitas baru sebagai e-commerce.

Baca juga: Menteri Teten: RUU Perkoperasian Krusial Disahkan Demi Perbaiki Ekosistem

Hal tersebut sama dengan perusahaan-perusahaan e-commerce lain yang juga telah memiliki izin dari pemerintah.

“Kita ini Indonesia ini kan membuka kesempatan kepada siapa pun untuk berusaha selama mengikuti peraturan dan perundangan yang berlaku. Bahwa TikTok Shop ingin berbisnis (sebagai) e-commerce di Indonesia, ya kita persilakan asal terjadi pemisahan platform," ujarnya dalam siaran persnya, dikutip Senin (6/11/2023).

"Kalau dia sosial media, ya sosial media. Kalau dia e-commerce, ya e-commerce atau entitasnya atau apapun yang masih harus sesuai dengan aturan kita,” sambungnya.

Menurut Menkominfo, masa depan e-commerce dalam menumbuhkan ekonomi digital merupakan suatu keniscayaan.

Oleh karena itu, pemerintah tidak melarang setiap pelaku industri membuka peluang usaha dengan syarat mematuhi regulasi yang berlaku di Indonesia.

“Tugas kita pemerintah bukan melarang, tapi mengatur, menata supaya sehat. Supaya kita enggak berpihak pada satu pihak, pokoknya siapa pun kalian berkompetisi saja secara sehat.

Nah, kalau ada dari platform atau mau berbisnis di e-commerce, dia harus kerja sama atau menyesuaikan diri, entitas sendiri supaya jangan ada monopoli karena kita kan level of playing field-nya harus sama,” jelas Budi Arie.

Baca juga: Pengamat Telko: soal TikTok Shop, Kalau Indonesia Hanya Dijadikan Pasar, Harus Ditolak

Sebelumnya, CEO Tiktok Shou Zi Chew dikabarkan ingin menemui Presiden Joko Widodo.

Keinginan tersebut disebut-sebut agar media sosial asal China itu bisa kembali malayani perdagangan online di Indonesia.

Menteri Koperasi dan UMKM Teten Masduki mengatakan, rencana pertemuan Presiden Jokowi dan CEO Tiktok tidak akan terjadi dan komunikasi hanya melalui dirinya.

Padahal sebelumnya melalui TikTok Shop, medsos ini telah ditentang oleh berbagai kalangan.

Kehadirannya mendapat penolakan dari pelaku UMKM, kalangan industri sampai, ekonom hingga pemerintah yang menyuarakan keberatannya akan unit bisnis milik Bytedance tersebut.

Tiktok Shop hadir di Indonesia disebut mengancam pelaku usaha karena sistem algoritmanya menguntungkan segelintir pelaku usaha besar, dugaan predatory pricing hingga kekhawatiran mereka memproduksi sendiri barang dagangannya bersalin dengan merek lain.

Menurut Teten, pertemuan tersebut kemungkinan membahas soal bisnis baru yang akan dijalankan TikTok di Indonesia.

"Saya sudah dengar memang CEO TikTok sudah mengajukan ketemu dengan Presiden, jadi ya Indonesia sih terbuka dengan investasi asing, termasuk e-commerce," kata Teten saat ditemui di Jakarta, beberapa waktu lalu.

Teten menjelaskan Jokowi memintanya menerima Chew saat bertandang ke Indonesia. Hanya dirinya yang diminta untuk menemui bos TikTok itu dan tidak ada menteri lain.

Presiden Jokowi sendiri menaruh perhatian serius soal Tiktok Shop. Lebih dari dua kali pernyataan resmi disampaikan ke media mengenai curhatan UMKM yang sampai ke telinga ke Kepala Negara. Tiktok Shop disebut membuat produksi di usaha mikro dan pasar anjlok.

"Mestinya ini kan dia itu media sosial, bukan ekonomi media. Itu yang baru akan diselesaikan untuk diatur," kata Jokowi dalam keterangan pers saat meninjau penanganan Inpres Jalan Daerah, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, pada Sabtu (23/9).

Sedangkan pada 3 Oktober lalu, Jokowi menyampaikan "Harusnya tiap teknologi muncul, regulasi disiapkan oleh birokrasi kita," ungkap Jokowi dalam sambutannya di Rakornas Korpri 2023.

"Kalau nggak siap, yang kena nanti seperti yang baru saja kejadian, TikTok Shop. Bisa mengenai UMKM kita, bisa kena pasar tradisional kita," sambung Jokowi.

Presiden Joko Widodo sempat kaget setelah mengetahui adanya satu aplikasi yang berhasil memancing 123 juta orang dalam hitungan bulan karena ada pembelian yang sangat masif. Ia memberi perhatian pada keamanan data dan perilaku konsumen Indonesia yang dianggap sudah dikuasai dengan predatory pricing.

"Jangan mau kita terkena juga kolonialisme di era modern ini. Kita gak sadar, tahu-tahu kita sudah terjajah secara ekonomi,” kata Jokowi saat memberi pengarahan dalam program pendidikan Lembaga Ketahanan Nasional di Istana Merdeka, Jakarta, pada Rabu, 4 Oktober 2023. (Tribunnews.com/Kompas.com)