TRIBUNNEWS.COM - Pihak industri otomotif asal Malaysia, Proton, belum pernah menyampaikan minat kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal untuk berinvestasi di Indonesia. Investasi industri otomotif tidak mudah karena harus bersaing dengan industri otomotif yang sudah lama berinvestasi.

Hal itu disampaikan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Franky Sibarani di Jakarta, Minggu (8/2). ”Proton belum pernah menyampaikan minat berinvestasi di Indonesia atau mendaftar izin prinsip,” katanya.

Menurut Franky, perusahaan otomotif yang mau berinvestasi tentu akan melakukan tes pasar. ”Ada juga perusahaan otomotif Tiongkok yang mau investasi di Indonesia,” katanya.

Tentu tidak mudah bagi perusahaan otomotif yang baru berinvestasi bersaing dengan perusahaan otomotif berskala global yang sudah menguasai pasar selama ini.

Menteri Perindustrian Saleh Husin mengatakan, hingga saat ini belum ada pemrosesan rencana investasi Proton di Kementerian Perindustrian. ”Saat ini, prosesnya belum sampai ke kami (Kementerian Perindustrian),” ujar Saleh.

Seperti diberitakan, Proton berencana berinvestasi di Indonesia. Perdana Menteri Malaysia Najib Razak mengusulkan Proton menjadi mobil resmi ASEAN. Presiden Joko Widodo dan PM Najib Razak menyaksikan penandatanganan antara Proton Holding Bhd dan PT Adiperkasa Citra Lestari yang dipimpin AM Hendropriyono.

Saleh menuturkan, penandatanganan nota kesepahaman kerja sama itu terkait studi kelayakan untuk jangka enam bulan. Studi kelayakan itu akan mengkaji layak atau tidak layak rencana investasi tersebut.

”Di dalam nota kesepahaman itu, tidak ada pelibatan pemerintah, tidak ada penggunaan APBN, atau anggaran BUMN. Ini murni kerja sama swasta dengan swasta. Jadi, belum ada juga itu soal mobil nasional,” kata Saleh.
Hal wajar

Terkait permintaan dukungan Indonesia oleh PM Malaysia untuk menjadikan Proton sebagai mobil resmi negara-negara anggota ASEAN, Saleh menilai itu sebagai hal yang wajar.

”Itu, kan, ide atau gagasan. Ya, saya kira boleh-boleh saja ada ide seperti itu. Toh, tidak masalah juga, kan, kalau misalnya Indonesia menginginkan agar tempe menjadi makanan resmi ASEAN? Nanti, pasar juga yang akan menilainya,” kata Saleh.

Ketua I Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) Jongkie D Sugiarto belum bisa berkomentar terkait Proton. ”Kami dengar baru ada penandatanganan kerja sama. Kami belum tahu detail kerja sama seperti apa, merek mobilnya apa. Lalu, apakah mobil nasional atau apa, itu semua belum kami ketahui,” ujarnya.

Ahli transportasi Universitas Katolik Soegijapranata, Djoko Setijowarno, menilai, investasi yang masuk ke Indonesia, termasuk otomotif, hal yang wajar. Namun, pemerintah ditantang untuk mampu menyelesaikan problem mendasar, yakni sarana transportasi umum yang tak memadai. Masalah transportasi muncul karena penjualan mobil selama ini terkonsentrasi di Jawa dan terutama di kota-kota besar. Di sisi lain, sarana transportasi publik belum memadai sehingga memicu kemacetan.

Ketua Asosiasi Industri Automotive Nusantara Ibnu Susilo mengkhawatirkan akan ada lebih banyak agen pemegang merek asing di sektor otomotif. Indonesia sebenarnya mampu memproduksi mobil dengan suku cadang buatan lokal.

Pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Agung Laksono mengatakan, pihaknya mengapresiasi munculnya mobil Kiat Esemka yang dibuat siswa SMK Negeri 2 Solo, Jawa Tengah. Ia berharap jangan ada pihak yang menghambat rencana produksi massal mobil tersebut. Pada kesempatan itu, dilakukan juga penandatanganan nota kesepahaman pembelian mobil Kiat Esemka oleh Kosgoro 1957 sebanyak 47 unit dan DPP PDI-P sebanyak 33 unit (Kompas, 9/1/2012). (CAS/MED/FE)