Mitsubishi Angkat Suara Soal Keputusan Jokowi Gandeng Proton Garap Mobnas
Momon lanjut mengatakan terlalu dini mengomentari mobnas sebab belum ada detail tentang regulasi pemerintah, insentif, dan metode investasi.
Editor: Fajar Anjungroso
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Isu mobil nasional (mobnas) kembali mencuat belakangan ini setelah memorandum of understanding (MoU) perusahaan Indonesia (PT Adiperkasa Citra Lestari) – Malaysia (Proton Holdings Bhd) yang disaksikan Presiden Republik Indonesia Jokowi Widodo telah dilakukan pekan lalu.
Tanggapan tentang mobnas muncul dari berbagai kalangan, salah satunya dari perusahaan otomotif besar di Indonesia, PT Krama Yudha Tiga Berlian Motors (KTB) sebagai pemegang merek Mitsubishi di Indonesia.
“Saya tidak mengetahui secara detail mengenai program mobnas kali ini, mungkin masih wacana atau sudah confirm. Tapi intinya memang pertumbuhan otomotif di indonesia itu menunjukkan tren tumbuh terus sehingga peluang untuk bisnis ini akan berkembang,” kata Duljatmono, Operating General Manager of Mitsubishi Motor Corp (MMC ) Marketing Division KTB di Jakarta, Senin (9/2/2015).
Momon lanjut mengatakan terlalu dini mengomentari mobnas sebab belum ada detail tentang regulasi pemerintah, insentif, dan metode investasi. Meski begitu wacana mobnas dianggap bukan masalah, sebab hal itu dinilai wajar dalam kompetisi bisnis otomotif.
Namun yang ditekankan adalah fasilitas dan perlakuan adil buat pemain industri otomotif. “Selama itu fair treatment tidak ada masalah, (industri) tumbuh dan memang peluangnya terbuka. Tapi bila ada perbedaan fasilitas maka kita harus mempertimbangkan itu, kami harus memikirkan tentang itu, kami perlu mempelajari,” ungkap pria yang akrab dipanggil Momon ini.
Indonesia butuh mobnas?
Pertanyaan itu sulit dijawab Momon, hanya saja ia menjelaskan pertumbuhan ekonomi Indonesia menjadi negeri yang kuat dari berbagai aspek adalah hal terpenting. “Kalau (mobnas) bisa memberikan kontribusi untuk negara ini saya kira kita tidak ada masalah, sebagai warga negara tidak boleh menghambat itu,” terang Momon.
Pemerintah dikatakan pasti punya pertimbangan khusus memilih sumber daya dari negara tetangga Malaysia, meski juga disebutkan sudah menilai sumber daya dalam negeri. “Kita mendukung prorgam terhadap industri otomotif itu, ok saja, tidak ada masalah,” tukas Momon. (Febri Ardani Saragih)
