Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
Tribun Otomotif

Aturan Pembuatan Speed Bump atau Polisi Tidur

Berikut ini aturan pembuatan speed bumb atau polisi tidur yang sesuai dengan aturan pemerintah

Penulis: Muhammad Renald Shiftanto
Editor: Wahyu Gilang Putranto
zoom-in Aturan Pembuatan Speed Bump atau Polisi Tidur
ISTIMEWA
Polisi tidur - Berikut ini aturan pembuatan speed bumb atau polisi tidur yang sesuai dengan aturan pemerintah 

TRIBUNNEWS.COM - Polisi tidur atau speed bum yang berada di jalan dibuat untuk pengendara agar menjaga kecepatan dan lebih berhati-hati saat melintasi.

Di Amerika Serikat, polisi tidur dinamakan speed bumb, sedangkan di Inggris dinamai sleeping policeman.

Kemungkinan, istilah polisi tidur diambil dari sebutan di Inggris.

Di Indonesia sendiri, polisi tidur banyak dijumpai di perumahan atau jalan kampung yang banyak anak-anak atau lalu lalang orang.

Tak jarang, speed bumb juga dibuat di sebuah daerah dengan jalan lurus yang panjang, agar pengendara yang melintas tidak kebut-kebutan.

Meski dibuat untuk tujuan baik, polisi tidur tidak bisa sembarangan dibuat.

Baca juga: Viral Polisi Tidur Mirip Zebra Cross di Sunter Buat Sejumlah Pemotor Jatuh, Ini Kata Polisi

Ada aturan serta izin yang harus diajukan untuk membuat speed bump.

BERITA REKOMENDASI

Mengutip Kompas.com, aturan tersebut tertuang dalam Permenhub No 14 Tahun 2021 tentang perubahan atas Permenhub No 28 Tahun 2018 tentang Alat Kendali dan Pam Pengguna Jalan.

Dalam Pasal 5 dijelaskan, pembatas kecepatan kendaraan (polisi tidur) harus dibaut dengan ketinggian 12 cm.

Pembatas tersebut juga harus mempunyai lebar 15 cm serta sisi miring dengan kelandaian 15 persen.

Aturan Polisi TIdur atau Speed Bump
Aturan Polisi TIdur atau Speed Bump (Kementerian Perhubungan)

Seorang pemerhati masalah transportasi dan hukum, Budiyanto mengungkapkan, banyak polisi tidur yang dipasang oleh masyarakat tanpa koordinasi ke polisi maupun Dinas Perhubungan.

"Jadi pemasangan polisi tidur tidak mendapatkan izin dan berakibat pada kerusakan dan atau gangguan fungsi jalan merupakan perbuatan pidana," ucap Budiyanto.


Pembuatan polisi tidur yang tidak sesuai standar bisa menimbulkan kerusakan jalan dan gangguan fungsi jalan.

Dari aturan yang berlaku, alat pengendali kecepatan ini harus dibuat dari bahan karet.

Halaman
12
Sumber: TribunSolo.com
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
© 2024 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas