Sebelumnya, bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) Anies Baswedan mengkritik kebijakan subsidi mobil listrik. Menurutnya solusi untuk menghadapi tantangan lingkungan bukan dengan cara memberi subsidi mobil listrik.

Menurut mantan Gubernur DKI Jakarta itu, penggunaan kendaraan listrik akan lebih baik jika berfokus pada kendaraan umum berbasis listrik. Pasalnya kata dia, emisi karbon mobil listrik per kapita dan per kilometer lebih tinggi daripada emisi karbon kendaraan jenis bus berbahan bakar minyak.

“Kenapa itu bisa terjadi? Karena bus memuat orang banyak sementara mobil listrik pribadi memuat sedikit orang,” kata Anies dalam acara deklarasi relawan Amanat Indonesia di Tennis Indoor Senayan, Jakarta, Minggu (7/5/2023).

Selain itu, kata dia, mobil listrik juga bukan solusi untuk mengurangi kemacetan karena justru akan menambah kepemilikan mobil pribadi yang pada akhirnya berimbas pada penambahan kemacetan.

"Pengalaman kami di Jakarta, kendaraan pribadi berbasis listrik, dia tidak akan menggantikan mobil yang ada di garasinya. Dia justru akan menambah jumlah mobil di jalanan, menambah kemacetan di jalanan," terang Anies.

Menanggapi pernyataan Anies, Juru bicara Kemenko Marves Jodi Mahardi menyebut bahwa subsidi mobil listrik mendorong penggunaan kendaraan yang ramah lingkungan, yang dalam jangka panjang turut mengurangi jumlah kendaraan bermotor beremisi karbon tinggi.

Belakangan, Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan turut menanggapi kritik tersebut. Menurutnya, mobil listrik sudah tepat sebagai solusi mengurangi polusi udara karena sudah melalui studi menyeluruh dan menjadi tren di seluruh dunia.

"Saya kira nggak ada lah itu polusi. Mobil listrik sudah ada studi yang komprehensif. Saya kira seluruh dunia, bukan hanya kita. Jangan lawan arus dunia," ujar Luhut di Jakarta, Selasa (9/5/2023) kemarin.