LIMA Usul Bentuk Pansus DPR Verifikasi 7,1 Juta DPT
Ray Rangkuti, mengkritik anggota KPU yang bepergian ke berbagai kota di luar negeri sementara DPT masih bermasalah.
Penulis: Eri Komar Sinaga
Editor: Hasiolan Eko P Gultom
Laporan Wartawan Tribunnews, Eri K Sinaga
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Direktur Lingkar Madani untuk Demokrasi (LIMA), Ray Rangkuti, mengkritik anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang bepergian ke berbagai kota di luar negeri sementara daftar pemilih tetap (DPT) untuk Pemilu mendatang, masih bermasalah.
LIMA mencatat, sebanyak 7,1 juta dalam DPT Pemilu DPR, DPD dan DPRD Pemilu 2014 yang tidak memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK). Tindakan anggota KPU itu ia nilai sebagai bentuk kepasrahan atas masalah DPT yang
"Sepertinya mereka menyerah dengan jalan-jalan ke luar negari. Itu kan jaraknya cuma sebulan, tapi mereka pakai untuk jalan-jalan ke luar negeri. Terus yang ngawasi siapa?" kata Ray di Bakoel Koffie, Jakarta, Selasa (12/11/2013).
Ray juga menilai langkah anggota KPU tersebut sebagai hal aneh karena Kementerian Dalam Negeri mengatakan tidak ada Warga Negara Indonesia yang tidak memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK). KPU, kata Ray, sudah tidak melakukan verifikasi faktual untuk DPT 7,1 juta tersebut dan semestinya ini adalah tugas KPU.
Untuk itu, Ray mengatakan perlu dibentuk panitia khusus (pansus) DPR untuk membuktikan kevalidan 7,1 juta dalam DPT yang masih dinyatakan bermasalah.
"Oleh karena itu solusinya bentuk Pansus DPT untuk membuktikan siapa yang benar diantaranya keduanya. Kalau tidak, tidak ada akan slesai. Nah Depdagri tidak melakukan verifikasi KPU-nya malah jalan-jalan ke luar negeri," tukas Ray.
