TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Masih ada 10,4 juta daftar pemilih bermasalah. Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menegaskan jumlah tersebut bukan tidak memiliki Nomor Induk Kepegawaian (NIK) tetapi belum ditemukan di Daftar Pemilih Khusus (DPK).

"Yang tidak ditemukan (dalam DPK) kadang-kadang namanya nama panggilan, yang di DP4 (Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu) ini kita gunakan nama lengkap, begitu kita gunakan nama yang benarnya, kemudian tanggal lahirnya benar, sudah kita temukan," kata  Dirjen Kependudukan dan Catatan Sipil Kemendagri Irman di KAHMI Center, Senopati, Jakarta Selatan, Jumat (22/11/2013).

Dikatakannya dari 10,4 juta yang sebelumnya dianggap tidak memiliki NIK, kini sudah ditemukan NIK-nya sekitar 3,1 juta.

"Jadi mereka ada, ketemu di DP4, itu terjadi karena nama panggilan dan nama aslinya berbeda, coba kalau kita langsung kasihkan NIK, maka akan ada data ganda, itu kan kita hindari, bukan kami memperlambat," ujarnya.

Selain itu, menurutnya antara data Badan Pusat Statistik (BPS) dan Kemendagri saat ini sudah tidak ada perbedaan mencolok. Data BPS 237 juta penduduk merupakan hasil sensus 2010.

"Setelah BPS sensus 2010, kemudian Kemendagri melakukan koordinasi intensif dengan KPU sehingga tahun 2012 kemendagri dan BPS sudah sama 251 jutaan," katanya.