TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kesempatan pembukaan tender pengadaan surat suara tiap kali pemilu lima tahunan dijadikan penipu untuk menguras uang perusahaan yang ikut tender. Pengalaman pada tahun 2009, ada penipu mengatasnamakan pejabat Komisi Pemilihan Umum (KPU) meminta Rp 1 miliar.

"Ada satu konsorsium diminta menyerahkan uang Rp 1 miliar. Modusnya pelaku mengatasnamakan saya dan kawan-kawan di KPU," ujar Kepala Biro Logistik KPU, Boradi, kepada wartawan di Gedung KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (18/12/2013).

Boradi mengaku, banyaknya penipu yang mengatasnamakan pejabat KPU untuk mendapatkan uang dari perusahaan yang ikut tender pencetakan surat suara. Penipu yang menjalankan modusnya dengan mengontak perusahaan diiming-imingi akan menang tender.

Menurut Boradi pihaknya sudah mewanti-wanti kepada perusahaan pengikut tender logistik pemilu KPU berhati-hati. Pasalnya, banyak oknum di luar memanfaatkan dan membawa-bawa namanya untuk menipu perusahaan yang ikut tender pengadaan logistik.

"Bahkan nama saya beredar di seluruh percetakan. Makanya saya wanti-wanti jangan ditanggapi kalau ada yang mengatasnamakan saya. Modusnya mereka telepon ke percetakan dan mengaku disuruh Pak Boradi," ujar Boradi berdasar pengalaman Pemilu 2009.

Agar tak terulang, pada saat anwezing kepada puluhan perusahaan yang mencoba mengikuti tender pengadaan surat suara untuk Pemilu 2014 di KPU, pada Rabu (11/12/2013), Boradi mengulangi ceritanya untuk benar-benar diperhatikan.

Laporan ini diketahui dari masukan para peserta lelang kepada dirinya. Boradi meyakini, apa yang dilakukan oknum dari eksternal KPU itu tidak lain ingin mendapatkan untung dari perusahaan peserta lelang. Sayang, pihak KPU tak bisa melacak karena si oknum mengganti nomornya.

"Makanya saya selalu sampaikan ke kawan-kawan percetakan jangan dilayani," ucapnya. Ia juga sudah memperingatkan anak buahnya di logistik dan panitia untuk tidak main-main menerima uang dari peserta yang ikut tender logistik.