TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Langkah Komisi Pemilihan Umum menggunakan Sistem Informasi Logistik sebagai bentuk keterbukaan informasi publik layak diapresiasi. Setidaknya, sistem ini akan permudah siapapun melihat kesiapan logistik pemilu nanti tepat waktu, tepat sasaran, berkualitas dan menghemat anggaran.

"Sebagus apapun dibuat, sangat bergantung penyelenggara pemilu di lapangan untuk dapat menggunakan sistem ini dan sejauhmana cepatnya proses laporan itu," ujar Deputi Koordinator Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR), Masykurudin Hafidz kepada Tribun di Jakarta, Kamis (26/12/2013).

Menurut Masykurudin, agar sistem ini optimal, KPU harus dapat memastikan bahwa semua jajarannya dapat dengan cepat menginformasikan logistik tersebut, dan bagaimana kondisi dan kualitasnya.

"Kepastian ini penting karena tidak semua KPU mempunyai pengetahuan dan pengalaman mengelola sistem informasi yang cepat. Sangat diharapkan juga silog ini juga dapat mengakomodasi bagi para pemilih yang pasti akan menggunakan hak pilihnya di tempat lain," sambungnya.

Jika selama ini belum ada jalan keluar bagaimana menyediakan logistik bagi pemilih di daerah lain (misalnya surat suaranya harus beda dapil) bagaimana sistem ini pemilih dapat menggunakan hak suaranya tanpa harus pulang ke daerahnya (misalnya pemilih di rutan atau pondok pesantren).

Masykurudin menambahkan, akan sangat baik dan bisa dibilang berhasil bila secara logistik sistem ini dapat juga memberikan informasi dan mengakomodasi itu. "Jika iya, partisipasi bagi pemilih yang merantau atau tinggal di tempat lain akan meningkat. Nah, kalau silog dapat mengatasinya itu luar biasa," terangnya.

Ketua KPU, Husni Kamil Manik, dalam peluncuran Silog di KPU, Jakarta, Selasa (24/12/2013), menjelaskan, dengan Silog akan diketahui bagaimana kualitas pengelolaan logistik mulai perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasinya.

"Kita ingin pastikan pengelolaan logistik Pemilu 2014 secara jumlah harus tepat, mutunya harus tepat, tujuannya harus tepat, sasarannya harus tepat dan harganya harus tepat. Itu bisa didukung dengan data dan informasi yang akurat," terang Husni.

Nantinya, sambung Husni, Silog yang terintegrasi dalam website resmi KPU, dapat dilihat oleh publik. Dalam simulasi Silog, publik juga mengetahui sebaran logistik mulai dari surat suara berdasar kebutuhan sesuai jumlah DPT plus dua persen, kebutuhan tinta, segel, formulir, kotak suara, plus jalur distribusi logistiknya.

Untuk mengoptimalkan perkembangan data, dibentuk Satuar Kerja Silog tingkat KPU Provinsi, Kabupaten atau Kota. Mereka lah yang nantinya bertanggungjawab dalam mengunggah data logistik pemilu untuk bisa dilihat oleh publik.

"Saya berharap pengelolaan Silog di KPU Provinsi, Kabupaten atau Kota, senantiasa diupdate baik menyangkut data-datanya, maupun informasi lainnya. Sehingga datanya terus menunjukkan progres dan perkembangan yang dibutuhkan dalam proses evaluasi dan kebijakan selanjutnya," tambah Husni.