NasDem Tolak Terima Duit Negara Biayai Saksi Partai: Lebih Baik Tolong Korban Bencana
NasDem menyatakan menolak uang negara untuk biaya saksi partai. Dana Rp 700 M lebih baik untuk korban bencana
Penulis: Eri Komar Sinaga
Editor: Hasiolan Eko P Gultom
Laporan Wartawan Tribunnews, Eri Komar Sinaga
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Partai NasDem menegaskan menolak pembiyaan saksi dari partai politik yang dibiayai oleh negara atau bersumber dari APBN.
Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai NasDem, Patrice Rio Capella, menegaskan sikap partai tersebut dengan pertimbangan partai hadir untuk membebani negara.
"Menolak semua dana parpol yang dibiayai oleh negara karena tentu kami hadir di peserta Pemilu bukan untuk membenani rakyat. Dengan tegas atas petunjuk ketua umum DPP, kita tolak dana itu dan kami tidak mengomentari partai lain yang akan mengunakan dana itu," ujar Rio, saat menggelar konferensi pers di Hortel Mercure, Ancol, Jakarta, Sabtu (25/1/2014).
Rio menambahkan, sikap partai tersebut juga berkaca dari kondisi Indonesia kekinian dimana bencana banyak terjadi. Misalnya banjir di DKI Jakarta, Manado, erupsi Gunung Sinabung Karo, dan gempa bumi yang hari ini terjadi di Yogyakarta.
"Kami berharap dana Rp 56 miliar (Rp 700 miliar untuk 12 parpol) dipergunakan untuk kepentingan masyarakat kita yang susah sekarang. Itu lebih meringankan bagi masyarakat kira," ujar bekas politikus Partai Amanat Nasional itu.
Rio menekankan bahwa NasDem siap secara finansial untuk mengikuti Pemilu 2014.
"NasDem hadir dengan kesiapan dengan sungguh-sungguh termasuk persiapan dana parpol. Kami anggap tidak fair karena itu bagian dari tanggung jawab partai," kata dia.
Sebelumnya, Pemerintah merespon positif dengan memberi dukungan anggaran Rp 1,5 triliun kepada Bawaslu untuk pembiayaan bimbingan teknis dan honor Mitra Pengawas Pemilu Lapangan (PPL) dan saksi 12 partai politik di seluruh tempat pemungutan suara (TPS).
Ketua Bawaslu, Muhammad, merinci, Rp 800 miliar dianggarkan untuk Mitra PPL, dan Rp 700 miliar untuk membayar honor saksi dari partai politik peserta pemilu. Anggaran yang diminta Bawaslu sempat terkendala tapi belakangan disetujui Pemerintah.
Nantinya, Bawaslu akan menempatkan dua Mitra PPL di masing-masing TPS dan diberi honor Rp 100 ribu perorang. Begitu juga satu saksi partai politik diberi honor Rp 100 ribu. Diketahui, jumlah TPS seluruh Indonesia mencapai 545.778.
