Laporan Wartawan Tribunnews.com, Edwin Firdaus

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - H Indra Simatupang, Calon Legislatif (Caleg) DPR RI Nomor 5 dari Partai PDI Perjuangan Dapil Jabar V Bogor merasa tertipu dan dirugikan dengan ulah Direktur Lembaga Survey Indo Barometer, M Qodari terkait kasus Voucher Pulsa yang menjadi polemik dan pemberitaan buruk di media tentang dirinya.

"Saya ini sudah di panggil Panwaslu Bogor dan sudah menjelaskan semuanya, termasuk kontrak saya dengan Qodari juga sudah saya serahkan, jelas di situ hubungan dia dengan saya hanya sebagai konsultan politik terkait survei elektabilitas, tidak ada soal voucher pulsa," kata H Indra kepada wartawan, Senin (10/02/2014) malam.

Menurut Indra pengadaan dan pembagian voucher pulsa yang bergambar dirinya dengan Jokowi bukan merupakan bagian dari agenda kampanye yang dilakukannya selaku caleg DPR RI.

"Saya tidak pernah punya ide atau bahkan niat untuk menyebarkan voucher seperti itu sama sekali. Sekali lagi saya dan seluruh tim saya tidak ada urusan dengan itu," ujarnya.

Indra mengakui bahwa dirinya memang memiliki hubungan dengan lembaga yang dipimpin Qodari tersebut, namun hanya sebatas konsultan politik tidak lebih.

"Seharusnya Anda tanya Qodari. Kalau dari pihak saya sudah jelas, kontraknya pun sudah saya serahkan ke Panwaslu Bogor waktu saya diperiksa soal itu. Di situ disebutkan dia hanya sebagai konsultan politik, tidak yang lain," ujarnya.

Terkait pernyataan bahwa voucher pulsa bergambar caleg termasuk politik uang, Indra mengelak dan enggan menjawab.

"Saya ini bukan orang hukum, jadi saya tidak tahu apa itu politik uang, sebaiknya anda kejar Qodari saja, klarifikasi saya sudah cukup," imbuhnya.

Sebelumnya Direktur Lembaga Survey Indobarometer M Qodari menyatakan metode pembagian voucher isi ulang pulsa bergambar calon legislatif (Caleg) merupakan ide dari Indometrik, lembaga konsultan politik yang juga dipimpin dirinya.

"Sebenarnya tidak tepat kalau disebutkan bahwa itu dilakukan oleh Indo Barometer karena itu khusus untuk survei saja, tapi lebih tepatnya dilakukan oleh Indometrik, di mana saya juga ada di dalamnya," kata Qodari kepada wartawan, Minggu (9/2/2014).

Nama lembaga survei Indobarometer sebelumnya dikaitkan dengan beredarnya voucher isi ulang pulsa bergambar caleg di beberapa daerah di Jawa. Salah satu timses Caleg yang minta tidak disebutkan identitasnya menyatakan bahwa lembaga yang dipimpin oleh Qodari tersebut yang menyarankan metode pembagian voucher isi ulang dan mengatur mekanisme penyebaran serta program turunannya.

Peredaran voucher ini menjadi masalah yang semakin serius ketika faktanya ternyata dibagikan di sejumlah sekolah dan terekspos di media sosial (twitter) dan media massa.

Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Barat Harminus Koto beberapa waktu lalu menilai bahwa pembagian voucher isi ulang pulsa bergambar caleg tertentu merupakan modus baru politik uang yang terjadi di Pemilu Legislatif 2014 ini.

Qodari sendiri dalam wawancara mengakui bahwa metode tersebut termasuk baru karena selama ini cara kampanye yang dilakukan oleh para caleg dirasakan kurang efektif untuk menyerap aspirasi masyarakat.

"Untuk itu kami mencetuskan pola ini, benar-benar baru, kami sendiri belum mengukur sejauh mana efektifitasnya di lapangan setelah kampanye model ini diterapkan," ujarnya.