TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pengamanan minim percetakan surat suara Pemilu Legislatif mendapat kritikan dari Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Hakam Naja. Hal tersebut didasari Hakam setelah Komisi II DPR RI sebagai mitra KPU mengunjungi salah perusahaan percetakan di Jawa Tengah.

"Pengamanan di tujuh percertakan sangat kurang. Kalau longgar dan orang bermain bahaya. Hanya satu orang polisi yang menjaga pabrik begity besar," kata Hakam usai diskusi di Media Center KPU, Jakarta Pusat, Selasa (11/2/2014).

Ia mengkhawatirkan, kurangnya jumlah personil kepolisian untuk mengamankan percetakan surat suara cukup rawan, dan bisa terjadi manipulasi atau kecurangan. Karena, surat suara adalah dokumen rahasia negara yang tak boleh keluar untuk disalahgunakan.

Politisi Partai Amanat Nasional ini mengharapkan KPU meninjau ulang standar pengamanan aparat kepolisian di area percetakan surat suara. Idealnya, usul Hakam, percetakan surat suara mendapat pengawasan 10 orang personil kepolisian.

Hakam mengaku mendapat pengalaman buruk pada Pemilu 2009. Di daerah pemilihannya, menjelang hari H pencoblosan, ada surat suara yang dikeluarkan percetakan tidak sempurna, sehingga partai tertentu mengesankan sudah ada titiknya.

"Jelas ini berbahaya, saya ngeri. Ini kan dokumen penting. Bagaimana kalau misal ada yang menarik surat suara itu keluar," terang Hakam. Ia mengaku sudah mengusulkan peningkatan keamanan polisi di percetakan surat suara lewat Komisi III DPR RI.

Menanggapi kritik Hakam, komisioner KPU, Sigit Pamungkas, mengaku pihaknya sudah menempatkan dua petugas KPU di setiap percetakan surat suara. Salah satu dari mereka bertugas menjaga quality control, dan lainnya mengawasi proses pencetakan sampai pengepakan surat suara.

"Dari KPU sudah kami turunkan dua orang dari internal untuk mengawasli dan melihat misalnya warna cocok apa enggak sesuai spesifikasi. Kemudian dilihat setiap sekian surat suara yang  diproduksi diambil dan dlihat. Lalu yang tidak terpakai ditaruh dimana, ruang apa," ujar Sigit.