TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Badan Pengawas Pemilu sudah kantongi data program bantuan sosial periode 2013-2014 dari 10 kementerian yang menterinya maju sebagai calon anggota legislatif DPR RI. Untuk menelisik pengawasan dana bansos tidak digunakan untuk kampanye, Bawaslu menggandeng KPK.

"Kami ingin mengonfirmasi apakah data yang kami kumpulkan sesuai dengan fakta di lapangan," ujar anggota Bawaslu, Daniel Zuchron kepada wartawan saat ditemui di ruang kerjanya, Gedung Bawaslu RI, Jakarta Pusat, Senin (3/3/2014).

Menurut Daniel, kerjasama dengan KPK merupakan implementasi dari nota kesepahaman dua lembaga untuk memastikan tidak adanya penggunaan anggaran dan fasilitas negara untuk kampanye oleh menteri yang maju menjadi caleg dalam kampanye rapat umum terbuka.

Menurutnya, kerawanan bukan saja akan dimanfaatkan caleg yang duduk di lembaga negara. Tapi juga program-program semacamnya. Pihaknya masih menunggu informasi lembaga pengawas provinsi, kabupaten atau kota menyusul dugaan penggunaan anggaran negara dan program pemerintah oleh menteri yang jadi caleg di daerah pemilihannya.

Ia menambahkan, berdasar data yang sudah masuk, akan direkapitulasi Bawaslu pusat. Data yang masuk ini akan menjadi pedoman pengawasan Bawaslu di lapangan. Sebelumnya, Bawaslu telah meminta klarifikasi 10 kementerian soal program bansos atau serupanya.

Hasil klarifikasi tersebut diketahui, lima kementerian yakni Kementerian Perhubungan, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Komunikasi dan Informasi, dan Kementerian ESDM mengaku tidak memiliki alokasi dana bansos ke masyarakat. Sisa enam kementerian diketahui memiliki program bansos.

Kementerian yang menterinya maju sebagai caleg adalah Menteri Koperasi dan UKM, Syarifuddin Hasan (Partai Demokrat), Menteri Perhubungan, EE Mangindaan (Partai Demokrat), Menteri ESDM Jero Wacik (Partai Demokrat), Menpora Roy Suryo (Partai Demokrat) dan Menkum HAM Amir Syamsuddin (Partai Demokrat).

Selain itu juga Menteri Pertanian Suswono (Partai Keadilan Sosial), Menteri Komunikasi dan Informasi Tiffatul Sembiring (Partai Keadilan Sosial), Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar (PKB), Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal Helmy Faishal Zaini (PKB), Menhut Zulkifli Hasan (PAN).