Laporan Wartawan Tribunnews.com Nurmulia Rekso Purnomo

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Indonesia dinilai masih terbelakang dalam menggunakan kemajuan teknologi untuk menciptakan pemilihan umum (pemilu) yang ideal, yakni jujur dan adil.

Menurut Pakar Teknologi Informasi (TI) Prof Richardus Eko Indrajit, hal itu dikarenakan Indonesia belum bisa memakai TI untuk menunjang transparansi dan kejujuran pemilu.

Padahal, kata dia, negara-negara berkembang yang memiliki penduduk banyak, TI merupakan solusi yang efektif untuk menciptakan sistem politik terpercaya.

Dalam diskusi Federasi Teknologi Informasi Indonesia (FTII), "Mengintip Kerentanan IT Pemilu 2014," di hotel Luansa, Jakarta Selatan, Kamis (6/3/2014), Eko mengakui masyarakat masih menganggap TI sebagai sistem yang kurang dipahami, dan bisa direkayasa oleh pihak tertentu. Oleh karena itu kebanyakan orang lebih percaya sistem manual.

"Padahal yang manual itu menggunakan TI juga, masa iya data sekian banyak ditulis di kertas saja, pastinya menggunakan (program) Excel juga kan," katanya.

Ia mengatakan, Indonesia memiliki Undang-Undang nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), yang mengharuskan setiap sistem harus bisa diaudit. Namun, presepsi masyarakat Indonesia belum bisa menerima TI.

Di Indonesia, sambungnya, TI hanyalah data pendamping, yang akan digunakan sebagai salah satu alat untuk memverifikasi data manual.

"Sementara di luar negeri, jika ada persengketaan atas kasus pemilu, maka angka yang tertulis TI akan dijadikan acuan utama," tuturnya.

Karenanya, Eko berharap, TI sudah bisa diletakan di posisi semestinya dalam Pemilu 2019.