TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Busyro Muqoddas menilai penggunaan fasilitas negara dalam kampanye oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono merupakan tindakan yang tak etis.

"Itu efek akibat presiden aktif di partai politik. Apalagi Ketum. Menjadi tidak etis dan sulit membedakan mana fasillitas negara dengan yang bukan," kata Busyro saat dihubungi melalui pesan singkat, Kamis (27/3/2014).

Menurut Busyro, langkah SBY dan sejumlah menteri menjadi juru kampanye memperlihatkan ketidakpekaan terhadap problem yang terjadi di Indonesia.

Busyro menilai saat ini ada permasalahan di sektor mineral batu bara serta peningkatan korupsi dalam penggunaan bantuan sosial yang harusnya lebih disoroti Presiden.

"Hasil kunjungan KPK ke beberapa provinsi yang bermasalah di sektor mineral batubara menemukan fakta mengenaskan. Belum lagi bansos yang dikorupsi. Jurkam oleh presiden dan menteri-menteri membuktikan kurang pekanya terhadap problem-problem di atas," imbuhnya.