Komunikasi Politik Buruk, PDIP Terancam Kehilangan Suara 50 Persen
Hendri menjelaskan, tren saat ini, rakyat mencari pemimpin yang santun, dekat dengan rakyat, dan terus menjalin komunikasi
Editor: Hendra Gunawan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Wahyu Aji
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Hasil survei yang dirilis oleh Centre for Strategic and International Studies (CSIS), Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) berada di posisi teratas dalam hal elektabilitas. Namun demikian sekitar 50 persen pemilih yang disurvei masih bisa berubah pikiran.
"Itu sangat mungkin terjadi karena hingga hari ini komunikasi politik yang dilakukan PDIP belum bagus," kata pengamat komunikasi Politik Universitas Paramadina, Hendri Satrio, Selasa (1/4/2014).
Hendri menjelaskan, tren saat ini, rakyat mencari pemimpin yang santun, dekat dengan rakyat, dan terus menjalin komunikasi dua arah dengan mereka.
"Terbukti Hanura berhasil meningkatkan elektabilitasnya dan ini cukup menjadi bukti bahwa komunikasi politik memegang peranan penting. Hingga saat ini, PDIP masih mengandalkan komunikasi politik sepihaknya, yaitu sebatas apa yang ingin disampaikan, bukan apa yang ingin didengar rakyat. Sebenarnya, ini bukan hal yang biasa terjadi di PDIP dan Jokowi, tapi entah mengapa ini sering mereka lakukan sekarang. Saat ini PDIP dan Jokowi terlalu percaya diri," jelasnya.
Hendri menilai, partai politik seperti Hanura, Gerindra, NasDem bahkan Demokrat tahu betul bagaimana melakukan komunikasi politik dengan paradigma menyampaikan pesan dari sisi yang ingin didengar oleh masyarakat. Menurutnya, sikap diam dan apatis yang dipertontonkan PDI Perjuangan terhadap pernyataan-pernyataannya yang ingin didengar rakyat harus segera direspon.
"Misalnya seputar janji Jokowi terhadap Jakarta dan prestasi yang tidak terlalu gemilang saat PDIP berkuasa tahun 2002-2004. Bila tidak ditanggapi hal ini bisa membuat 50 persen pemilih berubah pikiran. Komunikasi politik yang tepat harus segera dilakukan PDIP," lanjutnya.
Kirim Komentar
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.