TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengkhawatirkan dana bantual sosial (bansos) yang dicairkan menjelang pemilihan umum. Sebab dana yang harusnya tepat untuk masyarakat itu ditakutkan justru digunakan sebagai kepentingan politik.

"KPK sangat merasa khawatir pecairan bansos ini bersamaan dengan proses pemilu. Mengapa khawatir karana terindikasi abuse of power," kata Wakil Ketua KPK Busyro Muqoddas di KPK, Jakarta, Selasa (1/4/2014).

Mantan Ketua Komisi Yudisial (KY) ini mengatakan, dugaan itu masih perlu dibuktikan. Pencairan bansos menjelang pilkada itu mengindikasikan abuse of power  dari kepala daerah terutama incumbent.

Meski begitu, Busyro menekankan pihaknya belum menemukan data rinci pencarian bansos di berbagai daerah. Kehawatiran KPK sangat beralasan, sehingga mengirim surat kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

"KPK tidak peroleh data apakah ada incumbent itu mempunyai kebijakan yang diketahui masyarakat luas bahwa dana bansos itu jumlahnya sekian, digunakan untuk sekian kebutuhan rakyat, pencairannya jelas wktunya, itu kami tidak temukan data padahal ini penting," imbuhnya.