Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
Tribun

PDIP DKI Tegaskan Tak Ada Rapat Umum di GBK

DPD PDIP DKI Jakarta menegaskan berdasarkan keputusan dari DPP PDIP, tidak ada rapat umum dalam rangka kampanye di GBK

Penulis: Danang Setiaji Prabowo
Editor: Sanusi
zoom-in PDIP DKI Tegaskan Tak Ada Rapat Umum di GBK
Tribun Sumsel/M AWALUDDIN FAJRI
Ribuan kader dan simpatisan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menghadiri kampanye terbuka PDIP di pelataran Benteng Kuto Besak, Palembang, Jumat (28/3/2014). Kampanye akbar ini dihadiri oleh Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri. (TRIBUN SUMSEL/M AWALUDDIN FAJRI) 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - DPD Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) DKI Jakarta menegaskan berdasarkan keputusan dari DPP PDIP, tidak ada rapat umum dalam rangka kampanye di Gelora Bung Karno (GBK).

Ketua DPD PDIP DKI, Boy Bernadi Sadikin, mengatakan saat ini berkembang isu bahwa PDIP akan menggelar kampanye terbuka pada Sabtu (5/4/2014) mendatang.

"Ada isu di tengah-tengah masyarakat bahwa PDIP akan meggelar rapat umum di GBK pada Sabtu mendatang yang dihadiri oleh Ketua Umum Megawati Soekarnoputri dan capres Jokowi," kata Boy dalam keterangannya, Kamis (3/4/2014).

Putera sulung mantan Gubernur DKI Jakarta Ali Sadikin itu kembali menegaskan bahwa isu yang berkembang ditengah masyarakat itu tidak benar.

"Karena pada Sabtu itu bukan jadwal kampanye PDIP. DPP juga sudah memutuskan PDIP tidak menggelar rapat akbar atau kampanye terbuka di GBK," ucapnya.

Boy yang juga menjabat Wakil Ketua DPRD DKI ini mengungkapkan dalam masa kampanye pemilu legislatif, DPD PDIP DKI tidak membuat acara rapat umum melainkan mengintruksikan ke caleg-caleg DPRD DKI yang ada di 10 Dapil untuk blusukan.

"Ini dimaksudkan agar para caleg lebih mengenal rakyatnya dan mengetahui aspirasi di bawah," ujarnya.

Berita Rekomendasi

Boy menilai model kampanye terbuka di Jakarta dengan pengerahan massa pada akan banyak merugikan kepentingan publik. Ia mencontohkan, untuk memenuhi daya tampung 50 ribu orang, paling tidak dibutuhkan sekitar 925 bus. Artinya akan mengurangi ketersediaan moda transportasi untuk kepentingan publik.

"Mengingat jatah PDI Perjuangan jatuh pada hari kerja, tentu hal ini tidak baik bagi pengguna bus lain karena ketersediaan bus akan terganggu. Belum lagi kemacetan yang ditimbulkan," katanya.

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
© 2024 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas