TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA --- Direktur Eksekutif The Indonesian Human Rights Monitor (Imparsial) Poengky Indarti, mengingatkan masyarakat untuk menghukum Partai Politik (Parpol), calon presiden (Capres) mau pun calon anggota legislatif (caleg) yang bermasalah dengan Hak Asasi Manusia (HAM) pada pemilihan umum 2014 ini.

Dalam konfrensi persnya di kantor Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras), di Menteng, Jakarta Pusat, Poengky mengingat bahwa setidaknya ada tiga partai peserta pemilu 2014 yang diduga terlibat kasus pelanggaran HAM, yakni Partai Hanura, Partai Gerindra dan Partai Golkar.

Kata dia Partai Hanura diduga terlibat karena Ketua Umum sekaligus calon presidennya yakni Wiranto yang merupakan mantan Panglima ABRI, pada tahun 97- 98 diduga terlibat penculikan aktivis. Begitu pun dengan Partai Gerindra, karena Calon Presidennya, Prabowo Subianto yang merupakan mantan Danjend Kopassus TNI AD, juga diduga terlibat penculikan aktivis di tahun yang sama.

Sedangkan Partai Golkar dianggap bermasalah, karena selama kampanye Golkar selalu mengagung-agungkan masa pemerintahan Presiden Suharto, presiden yang diusung Partai Golkar. Padahal pada masa pemerintahan Suharto terjadi pelanggaran HAM, mulai dari pembantaian aktivis Partai Komunis Indonesia (PKI) pada 1965, Peristiwa Timor Timur, peristiwa Tanjung Priok, Peristiwa Talang Sari, hingga kasus penembakan misterius (petrus).

"Kewajiban kita menjaga demokrasi agar berjalan dengan baik, yakni dengan menjada masuknya orang bermasalah dengan HAM masuk ke pemerintahan. Pemilu adalah cara rakyat menghukum mereka." katanya.

Poengky khawatir pihak-pihak tersebut masih diberikan kesempatan, karena sebagian besar pemilih sekarang adalah pemilih muda yang mungkin belum tahu kasus-kasus tersebut.