Massa Bermotor di Rapimnas PPP Diduga Suruhan Haji Lulung
Hasan Lubis mempertanyakan ada tidaknya perintah Haji Lulung kepada simpatisan partai
Penulis: Abdul Qodir
Editor: Sanusi
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wasekjen Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Hasan Lubis mempertanyakan ada tidaknya perintah Ketua DPW PPP, Haji Lulung Lunggana kepada simpatisan partai yang mendatangi kantor DPP PPP, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (19/4/2014) jelang dini hari.
Pertanyaan dugaan tersebut dilontarkan Hasan Lubis saat menerima lima orang perwakilan massa yang datang untuk membubarkan acara Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) PPP tersebut.
Dalam dialog itu, mulanya Hasan menanyakan asal-usul massa tersebut. Dan seorang perwakilan massa bernama Yosep mengaku mereka adalah kader PPP dari Tanah Abang.
"Lalu kalian mau apa," tanya Hasan.
"Kami ingin memastikan, rapat tidak boleh berjalan karena tidak dihadiri Ketua Umum. Tolong bubarkanlah Pak," pinta Yosep yang masih mengenakan helm itu.
Kepada perwakilan massa, Hasan menjelaskan, dirinya telah bertemu dan mengundang Ketua Umum PPP Suryadharma Ali. Namun, dia tidak menghadiri undangan Rapimnas ini.
Karena mengaku berasal dari Tanah Abang, Hasan menanyakan apakah mereka adalah suruhan Haji Lulung Lunggana. "Apa Anda orang suruhannya Haji Lulung," tanya Hasan.
Seketika, Yosep membantah. "Bukan. Mungkin itu kebetulan saja. Yang jelas kami ingin rapat ini dibubarkan," jawab Yosep.
Kepada perwakilan massa itu, Hasan menyatakan akan menyampaikan aspirasi permintaan pembubaran rapimnas kepada para peserta yang tengah menggelar rapimnas di lantai 3 kantor PPP. Namun, ia mewanti-wanti bahwa aspirasi itu tidak bisa dipaksakan.
Haji Lulung Lunggana merupakan Ketua DPW PPP DKI Jakarta yang menjadi salah seorang pendukung Suryadharma Ali untuk berkoalisi dan mendukung pencapresan Prabowo Suibianto. Haji Lulung, Suryadharma Ali dan beberapa pendukung menolak menghadiri Rapimnas yang disebut-sebut menentukan kelanjutan nasib politik orang nomor 1 PPP itu.
Rapimnas ini sendiri digelar di bawah pimpinan Wakil Ketua Umum PPP Emron Pangkapi pasca-Suryadharma Ali dinilai melakukan pelanggaran dengan mengambil keputusan sepihak berkoalisi dengan Partai Gerindra dan mendukung pencapresan Prabowo.
