TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Asosiasi Pedagang Kali Lima (APKLI) mengaku kecewa dengan sikap Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo merelokasi pedagang kaki lima ke Pasar Blok B Tanah Abang, Jakarta Pusat.

Ketua Umum APKLI, Ali Mahsun, mengatakan relokasi yang dilakukan Joko Widodo itu sebenarnya penggusuran karena merendahkan harkat dan martabat PKL.

"Dulu kita berikan suara kepada Jokowi-Ahok dengan ikhlas dan harapan baru. Tapi harapan baru itu sirna. Bukan hanya digusur, bukan hanya dibunuh pelan-pelan seperti Blok G, bahkan harkat martabatnya dilucuti Pemerintah Provinsi DKI Jakarta," ujar Ali di Hotel Alia, Jakarta, Rabu (7/5/2014).

Ali melanjutkan, penaaan PKL harus sesuai dengan karakter awal PKL. Ada keramaian, ada pembeli, maka di situ lah PKL ada.

"Oleh karena itu relokasi pedagang kaki lima yang tidak pas, yang tidak cocok, seperti di Blok G itu pasti membunuh PKL secara perlahan-lahan," kata dia.

Blok G, kata dia, pada faktanya sepi pembeli. Ketiadaan pembeli menyebabkan para pedagang mengalami kebangkrutan.

"Sepuluh bulan terakhir ini tidak ada pembeli. Mereka bangkrut. Yang kita khawatirkan lift selesai, semua fasilitas selesai, batas waktu sewa gratis kios habis. Kemudian pengelola berdasarkan 'base on economic' memberikan harga yang mahal. PKL harus terusir karena nggak punya uang dan diisi pedagang lain," kata Ali.

Antisipasi jatuh ke lubang yang sama pada pemilihan presiden dan wakil presiden (Pilpres) yang akan dilaksanakan Juli ini, APKLI memberikan dukungan kepada Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto dan Ketua Umum Partai Amanat Nasional Hatta Rajasa.

Dalam pertimbangan APKLI sesuai dengan Rapat Pleno akhir bulan lalu, kedua pasangan tersebut memenuhi kriteria APKLI.