Laporan Wartawan Tribunnews.com, Seno Tri Sulistiyono

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -  Personalia Tim Kampanye Nasional Calon Presiden dan Wakil Presiden Prabowo dan Hatta berkurang. Setelah empat orang anggota tim pada Rabu (28/5/2014) resmi mengundurkan diri.

Juru Bicara Tim Pemenangan Prabowo-Hatta, Tantowi Yahya mengatakan mereka yang mengundurkan diri adalah Slamet Effendy Yusuf dari Dewan Penasehat dan dari Dewan Pakar adalah Ryaas Rasyid, Bahtiar Efendi dan Prijono Tjiptoheriyanto.

Mundurnya empat tokoh ini dikarenakan partai politik pengusung Prabowo-Hatta memasukan nama dalam tim sebelum mengonfirmasinya. Sehingga, kesalahan bukan di tim kampanye nasional tetapi dari partai politik pengusung yang memasukan nama-nama tersebut.

"Ketika kami konfirmasi nama-nama ini, mereka tidak keberatan untuk membantu Prabowo-Hatta. Namun karena alasan PNS (Pegawai Negeri Sipil), mereka harus netral dan tidak mau duduk secara formal dalam tim," ujar Tantowi di rumah Polonia, Jakarta, Rabu (28/5/2014).

Dengan pengunduran empat orang tersebut, Tantowi, belum mengetahui siapa yang akan menggantikannya. Politisi Partai Golkar ini menilai, jumlah tim pemenangan sudah lebih dari cukup. "Idealnya diganti, kalau tidak pun ini cukup," ucap dia.

Lebih lanjut dia mengatakan, susunan tim pemenangan yang baru akan segera disampaikan ke Komisi Pemilihan Umum (KPU), mengingat besok hari libur nasional. "Mungkin malam ini juga akan dilaporkan ke KPU," ujar dia.

Terpisah, mantan Komisioner Komnas HAM Saharuddin Daming juga menolak masuk dalam tim kampanye Prabowo-Hatta. Namun ia mengapresiasi namanya masuk dalam tim. Karena secara politik, Saharuddin berseberangan dengan koalisi yang dibangun Prabowo-Hatta.

"Pada prinsipnya saya tidak meragukan Prabowo sebagai capres. Tapi problemnya ada dalam cawapresnya sehingga itu menjadi beban Prabowo sendiri. Pasangan ini riskan dan Prabowo salah memilih pasangan. Makanya saya keberatan dan tidak bersedia masuk tim," ungkap Saharuddin.

Disamping itu, secara pribadi, pandangan politiknya lebih dekat dengan capres dan cawapres Joko Widodo dan Jusuf Kalla. Keduanya tidak menunjukkan politik transaksional ketika membangun koalisi. Lagipula, keduanya sedikit memiliki masalah.