Pengamat Puji Komitmen Jokowi Kawal Penyelesaian Lumpur Lapindo
Pengamat komunikasi politik Ari Junaedi menilai komitmen calon presiden (Capres) Jokowi dalam penyelesaian kasus lumpur Lapindo harus diapresiasi.
Penulis: Srihandriatmo Malau
Editor: Hasanudin Aco
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Andri Malau
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pengamat komunikasi politik Ari Junaedi menilai komitmen calon presiden (Capres) usungan PDIP-Nasdem-PKB-Hanura dan PKPI Joko Widodo (Jokowi) soal musibah lumpur Lapindo di Sidaarjo, Jawa Timur harus mendapat dukungan semua kalangan.
Dalam kunjungannya ke lokasi luberan lumpur akibat "kelakuan" PT Lapindo Brantas - anak perusahaan Bakrie Grup ini, Gubernur Jakarta ini mengakui persoalan lumpur Lapindo telah lama diabaikan pemerintah. Jokowi berjanji akan terus mengawal penyelesaian lumpur Lapindo.
Ari melihat ada ketulusan dari niat Jokowi untuk menyelesaiakan kasus lumpur Lapindo. Sehingga dari awal Jokowi pun "berat hati" untuk menerima ajakan berkoalisi dengan Golkar. Pasalnya, kata dia, Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie alias Ical sebagai pemilik Lapindo terkesan lepas tangan dan menyerahkan urusan penanggulangan musibah lumpur ke pemerintah.
"Orang yang cerdas pasti tahu motivasi Ical dalam berkoalisi. Omong kosong Ical termasuk Golkar punya niat membantu penyelesaian kasus lumpur Lapindo hingga tuntas. Saya semakin ragu dengan koalisi yang dibangun oleh orang-orang yang bermasalah yang kini menjadi elit-elit partai," tuturnya kepada Tribunnews.com, Kamis (29/5/2014).
Ari pun mempertanyakan apa mungkin jika Capres Prabowo Subianto menang di Pilpres akan peduli dengan lumpur Lapindo mengingat Golkar punya andil besar di koalisi Prabowo - Hatta Rajasa?
"Seharusnya orang macam Amien Rais, Akbar Tandjung, Fadli Zon, Fahri Hamzah, Anies Matta sekali-kali datangi Sidoarjo agar ketika berbicara soal rakyat kecil tidak mengawang-awang," ujar Ari Junaedi yang kelahiran Malang, Jawa Timur ini.
Menurut pengajar program pascasarjana Universitas Indonesia (UI) dan Universitas Diponegoro (Undip) ini, derita delapan tahun warga Sidoarjo korban lumpur Lapindo sudah lebih dari cukup sebagai pembiaran negara.
"Kalau di media televisi miliknya saja Ical menyebut lumpur Lapindo sebagai lumpur Sidoarjo untuk menghilangkan jejak perusahaannya, bagaimana jadinya jika Ical didapuk menjadi Menteri Utama nantinya ? Apakah Ical, Akbar Tandjung, Amien Rais termasuk Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa mau juga ikut bertanggungjawab soal kejahatan perusakan lingkungan yang maha dasyat ini jika terus dilalaikan ? Jangan sampai koalisi berisi soal deal-deal partai-partai yang bermasalah,"ucap dosen S2 Komunikasi Politik Universitas Persada Indonesia (UPI YAI) Jakarta dan Universitas Dr Soetomo (Unitomo) Surabaya ini.