TRIBUNNEWS.COM, BOGOR - Partai Demokrat tidak melarang kadernya mendukung atau menjadi tim sukses salah satu pasangan calon presiden dan wakil presiden yang dipilih. Baik untuk Prabowo Subianto-Hatta Rajasa maupun Joko Widodo (Jokowi)-Jusuf Kalla (JK).

"Kami atau yang lain-lain silakan ikut jadi timses yang didukung," ungkap Ramadhan Pohan usai rapat internal di kediaman Ketua Umum Partai Demokrai Susilo Bambang Yudhoyono, Cikeas, Bogor, Jawa Barat, Minggu (1/6/2014).

Ramadhan katakan pula, SBY tidak akan menjatuhkan sanksi kepada kader yang masuk menjadi timses capres tertentu. Lebih lanjut dia sampaikan juga, SBY menyerahkan kepada anggota dan kader menentukan pilihan politiknya kepada capres tertentu.

Karena sebagai kepala negara, seperti dijelaskan Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Ramadhan Pohan, SBY memang tidak boleh memihak kepada salah satu pasangan Capres. "Pak SBY kepala negara memang tak boleh memihak," jelasnya.

"Pak SBY serahkan kami sebagai pribadi untuk memilih yang segaris Partai Demokrat. Sebuah pilihan bijaksana dari Kepala Negara," tambah Ramadhan Pohan.

Sementara itu, Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Max Sopacua mengungkapkan Demokrat ingin visi dan misi pasangan capres dan cawapres bersinergi atau sama dengan program dan kebijakan yang sudah dijalankan SBY selama 10 tahun ini.

"Kita ingin melihat bagaimana programnya itu sinergi atau sama dengan program Partai Demokrat dan apa yang sudah dijalankan selama pemerintah SBY," ungkap Max, di tempat yang sama.

Karena itu, imbuhnya, Demokrat memfasilitasi pasangan capres dan cawapres Prabowo Subianto-Hatta Rajasa menyampaikan visi dan misi ke Partai Demokrat dan seluruh kader utama seluruh Indonesia yang akan hadir.

"Sampai saat ini, baru pak Prabowo dan pak Hatta yang akan hadir. Jadi tidak ada yang lain. Karena kita bukan meminta. Tapi Pertemuan tanggal 19 April lalu, juga disebut sebagai landasan awal dimana Pak Probowo dengan timnya meminta untuk menyampaikan visi-misinya di depan DPP Partai Demokrat," tandas Max.