TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Umum DPP Front Pemuda Muslim Maluku (FPMM) Umar Key menilai upaya dari segelintir pihak yang melempar isu pelanggaran hak asasi manusia tidak akan menurunkan elektabilitas dari calon presiden poros Gerindra, Prabowo Subianto.

Hal tersebut diungkap Umar Key dalam acara sarasehan 'Membongkar Makelar Kasus HAM' yang digelar di Park Hotel, Jakarta Timur, Minggu (1/6/2014).

"Kita lihat di media mereka selalu menistakan Pak Prabowo tentang HAM. Maka saya sengaja melakukan diskusi terbuka untuk melakukan penjelasan mengenai persoalan HAM, saya sebagai putra bangsa merasa dirugikan karena keluarga saya dari TNI," kata Umar dalam keterangan persnya.

Karena itu, dalam kesempatan ini, dia juga menghadirkan korban dan pelaku yang sudah dihukum pihak berwajib atas kasus tersebut sebagai pembicara. Harapannya: mampu membuka wawasan masayarakat tentang apa yang sebenarnya terjadi saat itu.

"Kita hadirkan para pelaku tokoh yang mengetahui dan mengalami HAM 98. Kenapa kami membuat judul membongkar makelar ham. Karena HAM selalu muncul lima tahun sekali makanya kita katakan itu makelar yang dilakukan dan dimanfaatkan sekelompok kecil orang," tuturnya.

Dirinya menambahkan dengan menculnya isu seperti itu sangat mencoreng nama baik dari intitusi TNI/Polri. Ia pun sangat menyangkan lawan politik dari Prabowo yang selalu menggunakan cara seperti untuk mengalahkannya.

Namun, menurutnya, isu pelanggaran HAM tidak akan berpengaruh terhadap Prabowo dalam pilpres nanti.

"Ini kan atas perintah untuk mengamankan negara kami tidak katakan itu perintah dari siapa. Selama pak Prabowo maju tiga kali menjadi capres kasus HAM terus yang diungkit. Yang dirugikan TNI Polri juga karena mencoreng nama baik dari intitusi tersebut," ujarnya.

"Kami tidak biarkan isu ini muncul setiap 5 tahun sekali, tidak mengganggu elektabilitas Pak Prabowo. Secara pribadi saya yakin beliau tidak merasa dirugikan. Tapi kami dari keluarga besar cukup dirugikan," katanya.