TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Tim pemenangan Joko Widodo – Jusuf Kalla menegaskan jika nantinya Jokowi-JK terpilih maka berkomitmen untuk membangun daerah atau membangun Indonesia dari desa.

"Mengingat bukan kesenjangan ekonomi yang terjadi selama ini, melainkan juga terjadi kesenjangan pembangunan. Karena itu, harus ada politik anggaran yang berpihak untuk daerah, dari 30 % APBN 2014 maka ke depan harus menjadi 50 % dengan mengurangi belanja pemerintah pusat,"  kata Arif Budimanta pada dialog kenegaraan di Gedung DPD/MPR RI Jakarta, Rabu (4/6/2014).

Arif mengatakan, daerah harus bergerak dengan politik anggaran khususnya Indonesia Timur harus digerakkan. Jangan sampai ada transaksi anggaran. Kalau perekonomian itu ada koordinatornya, tapi jika terbukti masih ada kesenjangan antara pusat dan daerah, berarti koordinatornya bermasalah, sehingga fungsi koordintor itu harus diperkuat.

Menurut Arif saat ini 70 % pertumbuhan ekonomi dari konsumsi, sehingga mengalami tiga defisit (kredit, fiskal-dan utang meningkat) tapi tidak mensejahterakan rakyat. Karena itu, harus ada revitalisasi dan restrukturisasi ekonomi dengan komitmen membangun Indonesia dari desa.

“Jadi, visi misi itu bukan saja wacana, melainkan berdasarkan atas kebutuhan rakyat,” ujarnya.

Sementara itu Gandjar Laksamana Bonaprapta menjelaskan, visi misi itu hanya merupakan mimpi-mimpi, sedangkan program kerja hanya sebagai janji-janji indah dari kedua pasangan Capres-cawapres.

“Harusnya realistis dan bisa diimplementasikan dengan alat ukur sejalan dengan proses pembangunan bangsa ini. Tolok ukurnya adalah terkait pemerataan, ada penegakan hukum, dan nyata sesuai dengan kondisi riil rakyat Indonesia,” kata Gandjar.