Tribunnews.com, Jakarta - Mantan Wakil Kepala Satuan Angkatan Darat Letjen (Purn) Kiki Syahnakri menilai ada pihak yang sengaja memanfaatkan anggota Bintara Pembina Desa (Babinsa) untuk mengarahkan masyarakat memilih calon presiden dan wakil presiden tertentu.

Kiki menilai tidak mungkin aparat babinsa bertindak atas inisiatif sendiri. "Ada yang bilang dipecat (Babinsa)-nya, jangan salahkan babinsa karena mereka setiap hari penuh lumpur kakinya di lapangan," kata Kiki dalam diskusi bertajuk "Barisan Jenderal dalam Pilpres: Posisi Militer dalam Politik Indonesia" di Jakarta, Sabtu (7/6/2014).

Menurutnya, pemanfaatan Babinsa ini bisa terjadi karena dua kemungkinan, yakni militer yang tergoda untuk terjun ke dunia politik praktis, atau pihak sipil yang sengaja menarik-narik militer untuk terlibat dalam politik praktis.

Di negara manapun, lanjut Kiki, militer kerap tergoda untuk terjun ke politik praktis. Di samping itu, katanya, pasukan militer yang solid kerap dikerahkan untuk disalahgunakan. Kiki menduga ada perintah yang diturunkan kepada aparat babinsa untuk mengerahkan warga memilih capres tertentu.

Perintah tersebut, lanjutnya, bisa datang dari tengah struktur komando. "Tidak dari pimpinan pucuknya tapi bisa saja dari penggalan komando," katanya.

Bukan hanya itu, lanjut Kiki, bisa saja ada pihak-pihak tertentu yang menyusupi militer dengan menggunakan operasi intelijen. "Nah ini akhirnya harus waspada, jangan sampai kita tergoda. Enggak ada prajurit yang salah, yang salah pimpinannya," sambung Kiki.

Guru Besar Universitas Pertahanan Prof Dr Salim Said mengatakan, TNI harus membuktikan siapa pihak yang mengarahkan babinsa tersebut. Bisa saja, menurut Salim, ada keterlibatan purnawirawan atau pensiunan TNI terkait masalah ini.

"Pasti ada orang yang lebih pintar yang berikan perintah kepada dia. Apakah ada perintah dari atas atau dari samping. Dari samping itu maksudnya komandan tidak tahu, ada yang intervensi peralat bainsa itu," ucapnya.