Kelima, akar konflik yang berkaitan dengan ketidakseimbangan penguasaan sumberdaya negara pada masing-masing kubu capres dan cawapres yang diperparah apabila birokrasi memperlihatkan perilaku politik tidak netral.

Sebagaimana diketahui, menurut Girindra, Kepala Daerah-Kepala Daerah yang mendukung terang-terangan salah satu kubu capres melalui paguyuban Bupati/Walikota dan lain-lain berpotensi adanya penyalahgunaan fasilitas negara, intimidasi, dan penyalahgunaan wewenang lainnya.

"Pengerahan Babinsa oleh oknum-oknum petinggi TNI untuk mendukung kubu capres dan cawapres tertentu, memperuncing rasa saling curiga yang tidak tertutup kemungkinan menjelma menjadi konflik yang sangat potensial," katanya.

Keenam, keterlambatan atau kurang efektifnya sosialisasi regulasi teknis dari KPU RI, pelaksanaan tata cara penghitungan suara yang tidak memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan dalam UU Pilpres, kesalahan administratif atau indikasi “kecurangan politik” dalam rekapitulasi penghitungan perolehan suara dipastikan akan mengubah kerawanan potensial menjadi gejolak protes.

Ketujuh, kemungkinan kekecewaan politik atas hasil-hasil Pilpres, apalagi jika ‘political trust’ terhadap para aktor politik dominan dan institusi penyelenggara Pilpres sudah sedemikian rendah, jika berbagai penyimpangan dan pelanggaran yang dapat mengubah hasil Pilpres tidak ditindak tegas atau dibiarkan saja atau terjadi semacam pembiaran.

"Di sinilah peran dan fungsi Bawaslu RI dan jajarannya sangat strategis dalam pencegahan dini berbagai bentuk penyimpangan dan pelanggaran-pelanggaran," ungkap Girindra.