TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) perlu melakukan investigasi dan pengusutan serta memanggil pihak-pihak yang terlibat dalam pertemuan antara Tim Sukses Jokowi-JK dan perwira Polri.

"Alhasil, polemik yang muncul akibat pertemuan itu bisa disudahi agar tidak merugikan institusi kepolisian," ujar Neta S Pane, Komisioner Indonesia Police Watch (IPW), dalam rilis yang diterima Tribunnews.com, Kamis (12/6/2014).

IPW menilai, polemik yang muncul akibat pertemuan itu sudah sangat memojokkan Polri dan mengganggu netralitas Polri di
Pilpres 2014. Berkembangnya polemik itu tak terlepas dari tiga hal.

"Pertama, masyarakat masih trauma dgn peristiwa Pemilu 2014 dimana sejumlah jenderal aktif Polri berpihak ke PDIP dan para jenderal senior yang sudah pensiun itu kini aktif menjadi Timses Jokowi-JK," terang Neta.

Kedua, imbuh Neta, Komjen Budi Gunawan yang menghadiri pertemuan itu adalah mantan ajudan Presiden Megawati Soekarnoputri. Alhasil, dikhawatirkan terjadi pemihakan.

"Ketiga, Polri sedang dicengkram kekhawatiran karena beredar kabar bahwa pemerintahan baru akan menempatkan Polri di bawah Depdagri," kata Neta.

Menurut Neta, ketiga faktor ini akan terus berkembang jika polemik tidak disudahi. Peran Bawaslu menjadi sangat penting di sini. Sama ketika isu Babinsa berkembang, Bawaslu langsung turun tangan hingga polemiknya mereda.

Untuk itu, ujar Neta, Bawaslu perlu mengusut, apakah benar pengakuan Polri bahwa pertemuan jenderalnya dengan Timses Jokowi-JK hanya sebuah kebetulan.

"Lalu kenapa dalam pertemuan itu hadir staf ahli Kapolri dan pamen dari Baharkam Polri. Lalu kenapa pengusaha perjudian TK juga hadir? Benarkah kehadiran HG, anggota KPU hanya kebetulan? Kenapa kok semuanya serba kebetulan?" ungkap Neta.

Neta menyatakan fakta-fakta inilah yang harus diungkap Bawaslu untuk kemudian diumumkan ke publik agar transparan. Dengan begitu, Pilpres 2014 berjalan lancar, aman, dan netralitas Polri tetap terjaga.