TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Staf Khusus Presiden bidang Pembangunan Daerah dan Otonomi Daerah, Velix Wanggai, menegaskan terkait dengan pro-kontra penerbitan tabloid "Obor Rakyat", yang dipimpin oleh Setyardi Budiyono, pihaknya menegaskan bahwa pihaknya sebagai atasan langsung Setyardi Budiyono menegaskan bahwa staf khusus Presiden maupun Istana tidak pernah mengeluarkan arahan atau instruksi kepada Setyardi dalam penerbitan tabloid "Obor Rakyat".

"Hal ini sebagai sikap dan langkah pribadi yang diinisiasi sendiri oleh Setyardi dalam mensikapi prosesi demokrasi 2014 ini," kata Felix dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (18/6/2014).

Dengan demikian, menurut Felix, setiap langkah serta substansi yang termuat di dalam tabloid "Obor Rakyat" hanya mewakili pandangan pribadi dan bukan pandangan istana.

"Saat ini pula, Setyardi sedang cuti di luar tanggungan negara yang dilakukannya sejak akhir April hingga akhir Juli 2014. Secara tugas keseharian, Setyardi bertanggung jawab dalam urusan pembangunan perkotaan dan perdesaan, serta koordinator kewilayahan Sumatera," kata Felix.

Dijelaskan sebagai langkah pribadi, Setyardi telah menyatakan siap bertanggungjawab atas apa yang dilakukan dalam penerbitan Obor Rakyat ini.

"Bentuk pertanggungjawaban itu dapat diklarifikasi di lembaga penegak hukum, lembaga pengawas Pemilu, maupun lembaga pengawas pers," kata dia.

Dengan demikian, lanjut Felix, Dewan Pers maupun Bawaslu dapat membuka ruang dialog bagi Setyardi untuk menjelaskan bangunan argumentasi kebebasan berekspresi dan berpendapat melalui tabloid Obor Rakyat ini.

"Dengan dialog ini, kita semua dapat menemui sisi antara sikap kritis bersuara dan manakah sisi yang dianggap melanggar hukum," katanya.

Lanjut Felix, dalam mensikapi pro-kontra ini, Setyardi Budiyono telah bertemu dengan Seskab Dipo Alam untuk melaporkan latarbelakang sikap, langkah pribadi dan hak politik Setyardi dalam peransertanya dalam penerbitan tabloid Obor Rakyat ini.

"Sebagai kelanjutan, Istana menghormati proses hukum, baik di tataran lembaga penegak hukum, pengawas Pemilu, dan lembaga pengawasa pers. Dengan demikian, Setyardi memiliki ruang untuk berdialog dengan pihak Kepolisian, Bawaslu, dan Dewan Pers. Istana berharap kita semua menghormati proses hukum yang sedang berlangsung dalam  kepolitikan kekinian yang dinamis," kata Felix.