TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sering kalahnya pemerintah daerah DKI Jakarta dalam perkara sengketa aset di pengadilan diduga karena belum dimilikinya sistem database aset yang baik dan mumpuni.

"Faktanya, Pemda DKI Jakarta belum punya sistem kepagawaian terintegrasi, semuanya masih manual. Sistem administrasi masih masih lemah, akibatnya selama dua tahun ini di Pemda DKI muncul berbagai kasus korupsi, seperti pengadaan Bus Trans Jakarta, pembangunan Taman BMW, atau pembangunan MRT," ujar Penasehat Pemenangan Prabowo-Hatta wilayah Jawa Tengah, Letjen TNI Purn Suryo Prabowo dalam pernyataannya kepada Tribunnews.com, Rabu(18/6/2014).

Tidak hanya itu, menurut Suryo, pengelolaan penerimaan pajak pemerintah provinsi DKI Jakarta juga masih dilakukan manual, minim pengawasan dan berakibat menimbulkan kebocoran anggaran dan penerimaan pajak di DKI Jakarta.

"Jadi sudah dua tahun dipimpin Jokowi, Jakarta belum punya sistem di berbagai sektor,"ujarnya.

Sementara itu menanggapi debat capres beberapa waktu lalu, Jokowi berkampanye kartu sehat, kartu pintar, e-system hingga mencanangkan tol laut.

"Itu semua bohong atau ndobos saja. Soal pencanangan kartu sehat, mantan Bupati Buol sudah gunakan kartu berobat sejak tahun 1992. Jokowi mundur 20 tahun ke belakang. Lagi pula, kartu berobat itu hanya persoalan hilir dari masalah kesehatan. Hulunya pola hidup  masyarakat yang tidak sehat. Ini menunjukkan Jokowi tidak paham paradigma pembangunan kesehatan warga negara. Kartu berobat gratis itu kan artinya mendoakan rakyat supaya sakit. Yang terpenting sebenarnya tindakan pencegahan agar rakyat tidak jatuh sakit. Pengembangan Puskesmas menjadi lebih penting dilakukan,"ujar Suryo.

Terkait gagasan tol laut, Suryo menilai Jokowi bermimpi terlalu tinggi. "Urus macet, banjir dan Trans Jakarta saja masih kerepotan. Berilah rakyat harapan agar bangkit, jangan beri mimpi itu bikin rakyat tertidur. Prabowo memberi harapan bukan mimpi,"ujarnya.

"Jangan pernah ragu untuk memilih Prabowo sebagai presiden. Jangan sekali-kali ragukan integritas dan kapasitas Prabowo untuk memimpin negeri ini. Prabowo lulusan Akmil Magelang, salah satu tempat pendidikan yang melahirkan manusia yang disumpah untuk mengutamakan kesetiaan, kejujuran, kebenaran, kehormatan dan bekerja dengan kehormatan sebagai dasar dan berpikir, bersikap dan bertindak. Kalau pun lulusan pendidikan di Magelang ada yang mengkhianati sesama almamaternya, itu karena akibat 'pergaulan bebas'," tutupnya.