Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
Tribun

Minta Rampungkan Kasus HAM, IKOHI Tolak Prabowo Sebagai Capres

Pihaknya tidak akan mengarahkan pada salah satu capres-cawapres, melainkan diserahkan sepenuhnya kepada masing-masing keluarga korban.

Penulis: Wahyu Aji
Editor: Rendy Sadikin
zoom-in Minta Rampungkan Kasus HAM, IKOHI Tolak Prabowo Sebagai Capres
KOMPAS/HERU SRI KUMORO
Aktivis dan simpatisan Koalisi Masyarakat Sipil Tanpa Militer berunjuk rasa di depan Kejaksaan Agung, Jakarta, Selasa (23/5). Mereka antara lain mendesak kepada Kejaksaan Agung untuk mengusut pelaku pelanggar hak asasi manusia, seperti pada kasus penculikan aktivis pads Mei 1998 dan pembunuhan aktivis Munir. Kompas/Heru Sri Kumoro 23-05-2014 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Ikatan Keluarga Orang Hilang Indonesia (IKOHI) akan mengeluarkan resolusi untuk merespons pemilu presiden (pilpres) 9 Juli mendatang.

Sikap ini dianggap penting oleh keluarga korban pelanggaran hak asasi manusia (HAM) karena salah seorang calon presiden, Prabowo Subianto , dianggap turut terlibat dalam kasus penculikan aktivis 1997/1998.

Ketua (IKOHI) Mugiyanto menyebutkan, secara umum keluarga korban pelanggaran HAM masa lalu akan mengerucut harapannya pada calon presiden dan calon wakil presiden yang mengikuti kontestasi pilpres 2014.

Pihaknya tidak akan mengarahkan pada salah satu capres-cawapres, melainkan diserahkan sepenuhnya kepada masing-masing keluarga korban.

"Kecenderungannya bukan diarahkan ke siapa, namun yang jelas kami menolak capres pelanggar HAM. Nanti forum yang memutuskan," katanya kepada wartawan, Selasa (24/6/2014) malam.

Lebih lanjut secara tegas pihaknya menolak mendukung calon presiden Prabowo Subianto. "Kami pasti menolak yang satu (Prabowo). Dia harus menyelesaikan dulu kasusnya," katanya.

Mugiyanto menambahkan, harapan keluarga korban adalah penyelesaian berbagai kasus pelanggaran HAM. Siapapun capres yang komitmen menyelesaikan, IKOHI akan mendukungnya.

BERITA TERKAIT

Kedua, IKOHI mempertimbangkan rekam jejak kontestan pilpres dalam hal pelanggaran HAM. Terakhir, IKOHI akan melihat seberapa besar kontestan berani meneken kontrak politik atau manifesto terhadap penyelesaian HAM.

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di

Wiki Populer

© 2024 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas