TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan sengketa Pemilihan Umum yang diajukan calon Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Poppy Dharsono, dari Daerah Pemilihan Jawa Tengah.

"Menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya," ujar Ketua Majelis Hakim, Hamdan Zoelva, saat membacakan sidang putusan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) DPD di ruang sidang utama MK, Jakarta, Rabu (25/6/2016).

Dalam pertimbangannya, Mahkamah berpendapat Poppy tidak dapat menghadirkan bukti-bukti di persidangan yang memperkuat dalil-dalilnya bahwa telah terjadi kecurangan di daerah pemilihannya yang disebutkan dalam permohonannya.

Lagi pula, lanjut anggota majelis Muhammad Alim yang membacakan pertimbangan Poppy seharusnya mengajukan keberatan saat perhitungan suara dan mengajukan di Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) setempat untuk ditindaklanjuti.

"Terhadap dalil permohonan Mahkamah menanggap dalil pemohon berupa dugaan semata. Fakta persidangan pemohon tidak mengajukan saksi di kabupaten yang dipermasalahkan. Bawaslu tidak pernah menerima keberatan pemohon. Dalil pemohon menurut Mahkamah tidak berdasar menuurt hukum," ujar Alim.

Sebelumnya, Poppy yang mencalonkan dirinya di daerah pemilihan Jawa Tengah (Jateng) mengungkapkan pelanggaran yang terjadi di pemilu 2014 bukanlah cuma sekedar kecurangan tetapi lebih nampak layaknya kejahatan.

Kuasa hukum Poppy, Hermawan, menambahkan setidaknya ada beberapa poin yang menjadi keberatan Poppy. Antaran lain hilangnya suara, adanya suara yang dibayar, dan pelibatan camat dan kepala desa (Kades) yang diduga mengintervensi melalui program sosialisasi selama proses pemilihan.

Sekadar informasi, Poppy mendapatkan perolehan suara 500 ribu lebih. Jumlah tersebut jauh berkurang dibandingkan dengan Pemilu 2009 yang berhasil meraup 1,2 juta suara. Poppy adalah seorang pengusaha dan desainer yang menjabat sebagai anggota DPD RI periode 2009-2014 untuk dari Jawa Tengah.