JK: PLN Butuh Pembangkit Baru Tekan Tarif Listirik
Calon wakil presiden pasangan urut dua Jusuf Kalla menganggap keputusan pemerintah menaifkan Tarif Listrik yang ditetapkan per 1 Juni 2014 hal wajar.
Editor: Y Gustaman
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Nurmulia Rekso Purnomo
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Calon wakil presiden pasangan nomor urut dua Jusuf Kalla menganggap keputusan pemerintah menaifkan Tarif Listrik yang ditetapkan per 1 Juni 2014 hal yang wajar.
Menurutnya, produksi listrik memang mahal. Selama ini pemerintah harus mengeluarkan subsidi sampai Rp 95.35 triliun untuk listrik. Sementara PLN butuh banyak pembangkit baru.
"Masalah biaya masih tinggi, karena tidak dibangun pembangkit (listrik) baru," ungkap JK kepada wartawan di rumahnya Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa (1/7/2014).
JK menyebutkan, pemerintah terakhir kali membangun pembangkit tenaga listrik pada jaman ia menjabat sebagai Wakil Presiden 2004-2009 lalu.
"Setelah saya ada pembangkit baru ?" tanya JK.
Dengan kenaikan bertahap itu, pemerintah diharapkan dapat menghemat subsidi hingga Rp 8,51 triliun. Karena subsidi listrik akan berkurang dari Rp 95,35 triliun menjadi Rp 86.84 triliun.
Sisa uang tersebut, sambung pendamping Joko Widodo ini, bisa digunakan untuk subsidi hal lainnya seperti pendidikan dan kesehatan.
