SBY berikan 7 Instruksi Amankan Pilpres 9 Juli

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Srihandriatmo Malau

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menggelar rapat terbatas dengan jajaran TNI dan Polri serta kementerian membahas keamanan pada Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 9 Juli mendatang.

Dalam rapat terbatas tersebut, Presiden SBY mengeluarkan tujuh instruksi kepada jajaran TNI dan Polri. Pertama, SBY meminta jajaran TNI dan Polri tidak menganggap ringan situasi menjelang, saat dan setelah pilpres.

"Saya minta jajaran Polri dan TNI tak menganggap ringan situasi, tidak underestimate. Lebih baik siap menghadapi kemungkinan apa pun yang bisa terjadi," ujar SBY saat konferensi pers di kantor Presiden, Jakarta, Kamis (2/7/2014).

"Bahwa dengan izin Allah SWT ternyata situasinya baik normal dan terkendali kita syukuri. Kalau ada gangguan tiba-tiba, maka negara siap, Polri dibantu TNI juga siap merespon dan mengatasi masalah itu," tambah SBY.

Kedua, sebelum 9 juli 2014 hingga beberapa hari setelah itu, atau hingga situasi dinyatakan aman, jajaran Polri dan TNI siap siaga di seluruh Tanah Air. Selama waktu itu, operasi pengamanan dilaksanakan kepolisian terus dilanjutkan.

SBY menginstruksikan kepada jajaran TNI dan Polri mencegah dan menindak semua bentuk pelanggaran hukum berkaitan dengan pilpres. Misalnya aksi-aksi kekerasan, pembakaran dan perusakan yang dilakukan siapapun.

Polri diminta membantu penyelenggara pemilu jika terdapat pelanggaran. Seperti kejahatan politik uang, dan intimidasi kekuasaan kepada penduduk dalam menggunakan hak suaranya.

Kelima, Polri dan TNI untuk terus berkoordinasi dengan penyelenggara pemilu, yakni KPU, Bawaslu, Pemda, pers dan media massa, serta unsur-unsur terkait lainnya. "Aturannya sudah ada, tinggal dijalankan dengan tegas tanpa pandang bulu. prinsip negara tidak melakukan pembiaran," tegas SBY.

Semua instruksi Presiden SBU akan dipimpin Menko Polhukam Djoko Suyanto. Ia akan memimpin dan mengendalikan langsung semua operasi pengamanan yang dilakukan TNI dan Polri terkait Pilpres 2014.

Presiden mengaku akan memantau dan mengawasi secara ketat terhadap proses pemungutan suara dan hari-hari setelahnya. "Apabila negara perlu melakukan tindakan bagi terjaga keamanan Tanah Air, maka saya akan memberikan instruksi saya," tegasnya.