TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Visi dan misi Prabowo Hatta akan melanjutkan perkembangan Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) mendapat kritik keras. Kali ini datang dari mantan Menteri Negara Lingkungan Hidup Sonny Keraf.

"Program yang ambisius ini justru akan merugikan para petani dan rakyat di berbagai daerah. Oleh karena itu harusnya dihentikan," tegasnya di Jakarta, Jumat (4/7/2014).

Ia lantas memberikan tiga alasan yang mendasar, kenapa Prograam MP3EI dimana Hatta Rajasa selaku Menko Perekonomian saat itu sebagai otak utamanya, harus dihentikan.

Pertama, program MP3EI lebih memberi peluang seluas-luasnya bagi investor besar untuk menguasai atau mengeruk sumber daya alam (SDA) daerah amun dengan memberikan manfaat sangat minim bagi masyarakat.

Kedua, Program MP3EI sama sekali tidak memperhitungkan keseimbangan ekologis kawasan-kawasan setempat.

Dan ketiga, program yang ambisius ini juga melanggar hak-hak setempat khususnya masyarakat adat atas tanah.

"Program seperti ini mudah memicu konflik dengan masyarakat setempat. Nah, apakah kita akan meneruskan program ambisius yang akan memicu konflik ini di masyarakat?" ungkapnya.

Seperti diketahui, MP3EI digulirkan sejak tahun 2011. Beberapa bandara, pelabuhan, dan infrastruktur jalan menjadi fokus dalam proyek yang ditaksir memiliki investasi hingga Rp 4.000 triliun.

Hatta disebut sebagai otak di balik MP3EI karena ia menjabat sebagai Menko Perekonomian ketika itu.

Terkait program tersebut, beberapa kalangan sebelumnya juga sudah mengkritisinya. Bahkan Koordinator Komisi Nasional untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras), Haris Azhar, mengatakan, visi misi capres Prabowo Subianto-Hatta Rajasa yang menyelipkan agenda MP3EI mempunyai implikasi yang besar terhadap kasus hak asasi manusia (HAM).

Menurut Haris, agenda MP3EI adalah program yang banyak diaplikasikan di daerah-daerah yang berujung pada pembebasan lahan yang dimiliki oleh masyarakat.

"Ini akan membuat sengketa dan kekerasan yang meningkat karena warga yang melawan untuk memperjuangkan haknya dianggap kriminal," kata Haris dalam sebuah diskusi di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Kamis (12/6/2014).

Haris menambahkan, program MP3EI yang digagas Hatta Rajasa belum menunjukkan penegakan hukum yang maksimal bagi rakyat. Dia mencontohkan, jika ada pembebasan lahan milik rakyat di suatu daerah yang akan digunakan untuk program MP3EI, warga kerap menerima sejumlah kekerasan dan perampasan hak.