TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Cawapres Hatta Rajasa sempat mendapatkan teguran dari moderator debat, Sudarto P Hadi pada acara debat capres-cawapres kelima atau terakhir. Peristiwa ini terjadi saat  Hatta yang mendapatkan kesempatan menanggapi jawaban Joko Widodo, malah bertanya kepada Jusuf Kalla.

"Pak Hatta, ini sesinya menanggapi, bukan bertanya," sela moderator dalam debat di Hotel Bidakara, Jakarta, Sabtu (5/7).

Namun Hatta tetap keukeuh. Menurut Hatta, ia sedang menanggapi. "Saya memang sedang menanggapi hutan lindung tadi, jika dikaitkan secara parsial bahwa itu kadang-kadang tidak sesuai dengan peta pertanahan, bahwa ada perusahaan yang diberikan hutan lindung. Apakah bapak setuju, apa dengan adanya perusahan di hutan lindung itu akan cabut atau renegosiasi kembali," jelas Hatta yang lagi-lagi malah bertanya ke JK.

Karena Hatta lagi-lagi bertanya, Moderator mengatakan bahwa tadi adalah sesi menanggapi lagi.

Sebelumnya, Jokowi bertanya ke Prabowo seputar ancaman bencana ekologis yang disebabkan kerusakan  hutan. Jokowi mengatakan, laju penggundulan hutan di Indonesia tertinggi di dunia. "Bagaiaman hentikan laju kerusakan hutan?" tanya Jokowi.

Prabowo kemudian menjawab bahwa kerusakan hutan bisa dicegah dengan cara mengikutsertakan masyarakat yang tinggal di pinggir. Mereka harus diberdayakan melalui kelompok-kelompok  petani hutan dan berikan kesempatan program-program ekonomi pemberdayaan sehingga tidak merambah hutan.

Dan kepada pelaku illegal logging, penambangan liar, Prabowo mengatakan perlu diberikan sanksi keras kepada perusahaan-perusahaan yg melanggar tata kelola hutan. "Juga aparat penegak hukum harus kita tatar untuk jaga hutan kita," tegas Prabowo.

Jokowi pun kemudian menanggapi jawaban Prabowo. Menurut Jokowi tata ruang atau one map Indonesia sangat diperlukan sehingga jelas ada pembatasan  hutan lindung, hutan alam dan hutan yang bisa dikonversi menjadi perkebunan. "Selama ini kita tidak memiliki one map," ujar Jokowi.

Akibatnya, hutan lindung diberi konsesi pertambangan, hutan lindung diberikan konsesi menjadi perkebunan. Kekeliruan ini disebabkan kita tidak miliki one map. Misal propinsi di Kalimantan, ada 753 kasus hanya dalam 1 propinsi karena tumpang tindih tambang, hutan lindung dan perkebunan. Kalau tidak diselesaikan, hutan kita sedikit-sedikit akan digerus kepentingan. Mungkin dalam peta terpaut 1 cm, tapi di lapangan bisa berhektar-hektar habis, tapi dilapangan habis. Kalau policy nya one map, saya yakini ini dapat diselesaikan," ujar Jokowi.