Laporan Wartawan Warta Kota, Budi Malau

TRIBUNNEWS.COM, DEPOK - Menjelang pelaksanaan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 9 Juli 2014, Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (Kostrad) menerapkan status siaga I pada jajarannya terhitung Minggu (6/7/2014).

Hal itu disampaikan Panglima Kostrad Letnan Jenderal TNI Gatot Nurmantiyo saat memimpin apel pasukan di Lapangan Markas Divisi I Kostrad, di Cilodong, Depok, Minggu (6/7/2014). Komandan upacara Panglima Divisi Infanteri 1 Mayjen TNI Fransen G Siahaan.

"Semua anggota saya tegaskan untuk Siaga I mulai saat ini," kata Gatot di depan tiga ribu personil pasukannya. Status siaga satu semua personil Kostrad berlaku menjelang sampai Presiden dan Wakil Presiden terpilih ditetapkan dan dilantik 20 Oktober 2014 mendatang.

Sesuai instruksi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 3 Juli lalu, bahwa seluruh aparat TNI dan Polri diminta jangan menganggap ringan dan remeh serta harus siap siaga kondisi yang ada dalam Pilpres 2014. Karena instruksi itu, Kostrad menurunkan 17 ribu personilnya.

"Dengan instruksi seperti itu, maka saya harus siapkan semuanya untuk pengamanan Pilpres. Mulai prajurit disiapkan dengan komunikasi dari ujung Makasar, Jember, Malang, Tasik, semua jajaran dikendalikan, sehingga prajuit tahu apa yang harus dikerjakan," papar Gatot.

Menurutnya Kostrad akan tetap menetapkan status Siaga I mulai sebelum tanggal 9 Juli 2014 saat hari pelaksanaan Pilpres sampai situasi politik dinyatakan kondusif saat Presiden terpilih dilantik dan ditetapkan 20 Oktober mendatang.

"Kostrad selalu menyimak dan menyiagakan serta mengamati dan menilai daerah mana yang perlu dikerahkan lagi anggota kostrad untuk pengamanan ini," katanya. "Siapapun Presiden terpilih nanti, akan menjadi Panglima Tertinggi TNI dan Kostrad akan patuh atas hal itu," sambungnya.

Gatot menjelaskan 17.000 personil merupakan sepertiga seluruh kekuatan Kostrad. Sementara sisanya akan siaga dan siap digerakkan ke daerah yang diperlukan. "Kami juga koordinasi dengan Kodam-kodam sehingga penggerakan pasukan lebih fleksibel dan bisa saja di BKO-kan," timpalnya.