Charta Politika Indonesia: Elektabilitas Jokowi-JK Unggul 49,2 Persen
Elektabilitas pasangan Jokowi-JK di angka 49,2 persen, mengungguli Prabowo-Hatta di angka 45,1 persen. Sedangkan 5,7 persen belum tentukan pilihan.
Editor: Y Gustaman
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Rahmat Patutie
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Charta Politika Indonesia merilis tingkat elektabilitas pasangan calon presiden dan wakil presiden urut satu Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa dan nomor urut dua Joko Widodo dan Jusuf Kalla.
Elektabilitas pasangan Jokowi-JK di angka 49,2 persen, mengungguli Prabowo-Hatta di angka 45,1 persen. Sedangkan sebanyak 5,7 persen respon mengaku belum menentukan pilihan menjawab tidak tahu atau tidak menjawab.
Direktur Charta Politika Indonesia Yunarto Wijaya mengatakan tingkat pemantapan pilihan responden terhadap pilihannya dinilai tinggi. Secara keseluruhan tingkat responden yang mantap terhadap pilihannya mencapai 78,8 persen.
"Mereka yang menyatakan masih mungkin berubah berjumlah 12,3 persen responden. Sementara sisanya 8,9 persen menjawab tidak tahu atau tidak menjawab," ujar Yunarto di Hotel Sofyan Betawi, Menteng, Jakarta (8/7/2014).
Temuan survei tersebut menyatakan 51,8 persen responden akan menerima suap atau politik uang kendati belum tentu akan memilih capres yang memberikan uang tersebut. Sisanya sebanyak 17,8 persen menyatakan akan menerima dan memilih capres yang menyuap.
"Sementara sebanyak 25,4 persen responden menyatakan akan menolak pemberian politik uang dan sisanya tidak menjawab sebanyak 5 persen," katanya.
Survei opini publik skala nasional ini berlangsung pada 3 sampai 6 Juli 2014 melalui wawancara tatap muka (face to face interview). Segala pembiayaan survei ini seluruhnya ditanggung Charta Politika.
Populasi survei adalah warga negara Indonesia yang mempunyai hak pilih dalam pemilu atau telah berusia 17 tahun ke atas. Jumlah sampel sebesar 1.200 responden dengan margin error. (MoE) sebesar +/- 2.83 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.
Sampel dipilih sepenuhnya secara acak dengan menggunakan metoda penarikan sampel bertingkat, dengan memperhatikan karakter urban atau rural antara dan proporsi antara jumlah sampel dengan jumlah pemilih disetiap provinsi.