TRIBUNNEWS.COM - Berevaluasi atas proses pemilihan presiden (Pilpres) di masa tenang ini, Ikatan Sarjana Katolik Indonesia (ISKA) menyerukan pilpres bukanlah medan perang sesama anak bangsa.

ISKA mengutuk kampanye hitam dan fitnah dengan memainkan isu SARA (suku, agama, ras, dan antargolongan). Kampanye seyogyanya justru mencerdaskan dan mencerahkan masyarakat, bukan sebaliknya saling menebar kebencian dan fitnah.  

Tim kampanye masing-masing kandidat seharusnya bekerja lebih keras  memberikan contoh kampanye yang baik, sehat, dan jujur. Masifnya kampanye hitam selama pemilu presiden dan wakil presiden kali ini sangat disesalkan ISKA.

“Menganalogikan pilpres seperti perang badar adalah tindakan biadab,” demikian diungkapkan Ketua Presidium ISKA, Muliawan Margadana di Jakarta, Senin (7/7/2014).

Pilpres, demikian Muliawan, adalah suskesi pemerintahan secara damai, bukan perang badar. Pilpres kali ini, menurut Muliawan, sangat brutal karena kampanye hitam, dugaan ketidaknetralan Media yang menjadi partisan, isu keterlibatan TNI, kebohongan, dan penyebaran kebencian terjadi di lapangan.

Muliawan menilai kampanye hitam dan negatif terkesan dibiarkan oleh penyelenggaran negara. ISKA menggugat peran KPU, Bawaslu, dan Polri.

Tiga lembaga tersebut, kata Muliawan, harus melacak dan menyelesaikan secara hukum atas kampanye hitam dan negatif, yang jelas-jelas melanggar norma hukum dan etika penyelenggaraan pemilu.

“Media seyogyanya mencerdaskan dan tidak justru melakukan penyesatan publik,” gugat Muliawan.   

Menurut ISKA, pilpres harus dilihat sebagai bagian integral untuk menuju masyarakat yang demokratis, dan saat ini maraknya kampanye hitam terlihat seperti upaya pembenturan diantara sesama anak bangsa, hingga kualitas demokrasi Indonesia yang belum matang ini sepertinya akan dibelokkan.

Muliawan memaparkan Indonesia masih memiliki segudang permasalahan. Misalnya, kemiskinan dan kesenjangan sosial, korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan, mutu pendidikan, pengangguran, tenaga kerja Indonesia di luar negeri, kerusakan lingkungan hidup, serta pengembangan sikap toleran, inklusif, plural demi terciptanya suasana rukun dan damai dalam masyarakat.

Karena itu, tim suskes masing-masing kandidat seharusnya mengkampanyekan bagaimana solusi aneka permasalahan tersebut, bukan justru makin memperkeruh kondisi.

ISKA mendorong masyarakat untuk memilih sosok yang memiliki integritas moral. Lihatlah rekam jejak para calon presiden dan wakil presiden. Apakah mereka sungguh memiliki watak pemimpin yang melayani dan memperjuangkan nilai-nilai Pancasila, solidaritas, subsidiaritas, serta memberi perhatian lebih kepada warga negara yang kurang beruntung.

Presiden terpilih harus dapat menyelesaikan lima masalah besar bangsa, yaitu kemiskinan, korupsi, bangunan sistem politik yang demokratis, kerusakan lingkungan, dan ancaman terhadap hidup bersama secara damai dan toleran.

Muliawan juga mengimbau kepada tim kampanye agar memperkokoh bangunan demokrasi dengan cara melaksanakan pemilu yang jujur. Rakyat harus menjadi pemilih yang berdaulat.