Politik uang, kata Muliawan, selama ini telah meracuni jantung demokrasi Indonesia. Pilar-pilar demokrasi di Indonesia berarkar pada pondasi cakar ayam bernama uang dan diperkokoh oleh semen agama yang dipraktikkan secara transaksional.

“Kekuasaan rakyat telah dirusak oleh kedaulatan uang,” ungkap Muliawan prihatin.

Karena itu, ia mengajak seluruh elemen masyarakat untuk ikut mengawasi praktik politik uang dalam pilpres pada 9 Juli mendatang. ISKA menolak politik transaksional!

Selain itu, ISKA mengajak segenap masyarakat untuk mengawal hasil pilpres. Menurut Muliawan, kualitas kejujuran dalam pilpres akan menentukan kualitas kematangan demokrasi Indonesia dan kualitas presiden terpilih.

Belajar dari pengalaman pemilu legislatif lalu, masalah pelik yang berbuntut panjang adalah bagaimana mengamankan suara. Banyak kasus, kata Muliawan, kekalahan disebabkan suara tidak berhasil dikawal.

“Hal ini bisa terjadi karena maraknya kecurangan dalam pemilu kita,” tegas Muliawan.

Pencurian suara marak karena lemahnya KPU dan struktur jajarannya. Dengan kata lain, peserta tidak bisa mempercayakan sepenuhnya kepada penyelenggara.

ISKA berharap kecurangan yang marak di pileg dan minimnya perhatian publik terhadap maraknya kecurangan tersebut hendaknya tidak terulang di Pilpres.

Selain itu, ISKA mengajak peran media untuk memberikan porsi yang cukup terhadap pemberitaan seputar jalannya penghitungan dan rekapitulasi suara.

“Suara rakyat harus dikawal supaya kedaulatan rakyat dapat terjamin. ISKA berharap pilpres dapat berjalan dengan jujur, adil, bebas, dan rahasia,” tegasnya.

Muliawan menjelaskan, perbedaan pendapat serta pilihan politik adalah keniscayaan dalam sebuah pilpres, karena hanya ada dua kandidat yang muncul kali ini.

Tentu saja perbedaan itu harus diarahkan untuk menjauhi konflik atau perpecahan, karena hal tersebut tidak akan menguntungkan siapa pun.

“Siapa pun yang terpilih sebagai presiden dan wakil presiden, segenap masyarakat Indonesia haruslah mendukung hasil pilpres,” ujar Muliawan.

ISKA mengajak semua elemen masyarakat agar siapa pun yang terpilih nanti hendaknya didukung secara penuh.

“Segala perbedaan pendapat dan pilihan politik hendaknya berhenti saat presiden dan wakil presiden terpilih dan dilantik pada bulan Oktober 2014 mendatang,” kata Muliawan.