TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Putra bungsu Bung Karno Guruh Soekarnoputra menilai pemerintah sebagai lembaga penyelenggara Pemilu, kurang tegas dalam menyikapi pelangaran dan intimidasi di berbagai daerah baik didalam dan luar negeri.

Dirinya juga menyebutkan, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) bahkan seperti kehilangan gigi melihat banyaknya pelanggaran yang nyata-nyata terjadi.

"Saya melihat yang berwenang (pemerintah) kurang ambil sikap yang tegas. Contohnya di Hongkong betapa suara rakyat disitu yang kehilangan hak pilihnya. Tapi dalam hal ini negara, melalui konsulat enteng-enteng saja mengatasi ini," kata Guruh kepada wartawan di media center Jokowi-JK Jalan Cemara, Jakarta Pusat, Selasa (8/7/2014).

Untuk itu Guruh akan meminta Persatuan Bangsa-bangsa (PBB) mengirim utusannya agar turut memantau proses pemilu di seluruh Indonesia.

"Perserikatan Bangsa-bangsa kami minta untuk menjadi pengawa pemilu diseluruh Indonesia. Inilah pengabdian tertinggi PBB kepada rakyat Indonesia yang kini sungguh mendambakan perubahan melalui Pilpres yang jujur dan adil," katanya.

Guruh melihat peristiwa kekisruhan saat pemungutan suara di TPSLN Hongkong, menjadi pertanda telah terjadi kecurangan.

"Peristiwa di Hongking telah menjadi bukti valid rejim presdien SBY secara sistematis dan masif, membatas hal warga untuk menggunakan hak pilih. Kesiapan para staf KJRI Hongkong, adalah kebetulan yang disengaja, jadi bukan kesalahan, tapi rencana sistematis," ujarnya.

Lebih lanjut dikatakan Guruh, agar kecurangan tersebut tidak berlanjut hingga proses Pilpres berakhir, agar PBB memerintahkan lembaga-lembaga internasional pengawas pemilu diseluruh dunia untuk turut mengawasi proses pemilu di Indonesia.

"Kami ‎meminta PBB memerintahkan semua lembaga dunia dibawah PBB untuk membantu rakyat Indonesia merealisasikan cita-cita perjuangan dan proklamasi 1945. Tujuan mulia PBB hanya bisa terlaksana apabila rakyat bebas mengekspresikan aspirasi politiknya," katanya.