TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Proses rekapitulasi suara dalam Pilpres 2014 dari seluruh tingkatan penyelenggaraan pemilu harus dilihat sebagai sebuah usaha menjaga suara rakyat.

Maka segala tindakan yang memanipulasi rekapitulasi adalah kejahatan demokrasi. "Karena itulah terhadap temuan terjadinya berbagai bentuk manipulasi penghitungan suara baik dengan mengubah dokumen C1, maupun dengan menggelembungkan suara saat rekap dilakukan, dapat dikategorikan sebagai kejahatan demokrasi.

Dibalik angka rekapitulasi tercermin suara rakyat yang berdaulat dan harus dilindungi," tegas Juru Bicara Tim Pemenangan Jokowi-JK, Hasto Kristiyanto, di Jakarta, Senin (14/7/2014).

Hasto melanjutkan Tim Pemenangan Jokowi-JK percaya sepenuhnya pada penyelenggara pemilu, yang sangat memahami bahwa pemilu ini menentukan arah Indonesia ke depan.

Mengingat KPU lahir sejalan dengan semangat reformasi, maka Jokowi-JK yakin bahwa KPU akan menjaga penuh seluruh integritas dan transparansi dalam rekapitulasi.

"Demikian halnya Bawaslu dan DKPP, akan terus mendorong pemilu yang benar-benar demokratis, dan jurdil, khususnya di dalam melindungi setiap suara rakyat yang telah disuarakan pada 9 Juli lalu," ungkapnya.

"Untuk melindungi suara rakyat dari manipulasi, Tim Jokowi-JK mengajak kekuatan pro-demokrasi seperti LSM, civil society, para pengamat politik, serta para relawan Jokowi-JK, untuk mengawasi dan melakukan pengecekan ulang atas rekapitulasi di PPS dan PPK," himbaunya.

Hasto menegaskan ketika dokumen C1 dan hasil rekap di tingkat desa dan kecamatan sudah bebas dari manipulasi, maka disitulah suara rakyat terlindungi.
Hasto juga mengatakan bahwa semua pihak wajib menjaga situasi kondusif.

Karena itu, ucapan terima kasih perlu dilayangkan kepada aparat TNI dan Polri yang telah menjaga keutuhan negeri. "Hukum harus ditegakkan untuk menindak siapapun yang berbuat kecurangan," tandasnya.